"Oleh sebab itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan kini jadi Ketua ASEAN, Indonesia harus proaktif memberikan teguran keras kepada Myanmar dan mendesak Myanmar untuk menghormati HAM dan menyelesaikan konflik etnis yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingnya," kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (24/7).
Selain itu, Marzuki juga mendesak PBB aktif dalam merespon kasus Rohingnya ini, baik dari sisi kemanusiaan, maupun politis. "Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adalah masalah pengungsi. Secara politik, PBB harus mendesak Myanmar menghormati HAM, karena bagaimanapun pembantaian dan pengusiran suku Rohingnya adalah perilaku negara yang tidak beradab," harapnya.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu juga mendesak OKI untuk turun tangan menyelesaikannya. Harus ada langkah konkret OKI untuk melindungi suku Rohingya, sehingga tidak jadi sasaran serangan etnis mayoritas dan Junta Militer. "OKI harus mendesak PBB memberi sanksi tegas. Pemimpin Myanmar bisa diajukan ke International Criminal Court (ICC) dengan tuduhan upaya genosida secara sistematis terhadap Suku Rohingnya," ujar Marzuki Alie.
Dikatakannya, kasus Rohingnya merupakan ujian bagi solidaritas umat Islam yang sekarang tengah menjalankan ibadah Ramadan.
"Sebagai anggota Asean, Myanmar harus diingatkan komitmennya terhadap demokrasi, bukan hanya secara prosedural dengan membolehkan oposisi Aung San Su Kyii untuk ikut pemilu, tetapi jauh lebih penting adalah demokrasi substansial, yang terkait dengan HAM khususnya hak hidup Etnis Rohingnya," imbuh Marzuki Alie. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengurus PPIB Ributi Hasil Kongres
Redaktur : Tim Redaksi