jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet tiba di Bangladesh pada Minggu untuk memulai kunjungan resmi yang bertujuan menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen menyambut Bachelet di bandara Dhaka, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh.
BACA JUGA: Warga Aceh Terima Ratusan Pengungsi Rohingya tapi Akan Menyerahkannya ke Pemerintah
Ini adalah perjalanan resmi pertama kepala HAM PBB ke Bangladesh, negara berpenduduk lebih dari 165 juta orang.
Selama kunjungannya, Bachelet akan bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, anggota kabinetnya, dan anggota masyarakat sipil.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, ACT Siapkan Program Bantuan untuk Umat, Suriah & Rohingya Masuk Target
Dia juga akan berinteraksi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Bangladesh dan perwakilan pemuda.
Bachelet juga direncanakan bertemu dengan para pengungsi Rohingnya di distrik perbatasan Cox's Bazar.
BACA JUGA: 4 Imigran Rohingya Mau Dibawa Kabur, Pelaku Dapat Upah Sebegini
Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus 2017.
Kunjungan Bachelet pada malam peringatan lima tahun eksodus Rohingya di Bangladesh dianggap penting.
Sembilan badan hak asasi internasional telah meminta Bachelet untuk menekan pemerintah Bangladesh guna memperbaiki situasi HAM di negara itu, di tengah meningkatnya insiden pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dalam tahanan polisi, dan intimidasi terhadap pengkritik pemerintah di bawah undang-undang keamanan digital yang kontroversial.
Namun, Kementerian Luar Negeri Bangladesh menepis gagasan tersebut.
"Bangladesh sangat menolak beberapa upaya bermotivasi politik yang terlihat dari beberapa sudut untuk menyesatkan orang-orang dengan menunjukkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB yang akan datang sebagai kesempatan untuk memberikan tekanan yang tidak semestinya kepada pemerintah," kata kementerian tersebut. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif