jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah memasukkan nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam daftar cegah. Imigrasi melarang Nurhadi ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyidik kasus suap ke panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution
Menurut Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, pencegahan atas Nurhadi itu berlaku mulai hari ini untuk enam bulan ke depan. "Telah dicegah berdasarkan permintaan pimpinan KPK atas nama Nurhadi pekerjaan PNS," kata Ronny melalui layanan pesan singkat, Kamis (21/4).
BACA JUGA: Ultah ke-66, Fatayat NU Dorong Perempuan Jadi Tiang Negara
Sebelumnya KPK telah menangkap Edy dan seorang swasta bernama Doddy Ariyanto Supeno melalui operasi tangkap tangan, Rabu (20/4). Kedua orang itu ditangkap di sebuah basement hotel di kawasan Kramat, Jakarta Pusat.
Dari OTT itu KPK mengamankan uang Rp 50 juta. KPK menduga uang itu bagian dari commitment fee Rp 500 juta terkait upaya permohonan peninjaian kembali (PK) PT Paramount Enterprise Internasional.
BACA JUGA: Begini Pesan OSO untuk Para Dai
Edy kini telah menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan Doddy menjadi tersangka pemberi suap.(put/jpg/ara/jpnn)
BACA JUGA: Waduhh! MenPAN-RB Ancam Nonaktifkan Pejabat Bengkulu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Jaksa yang di OTT KPK, HM Prasetyo: Dia Jualan Kue, Kasihan
Redaktur : Tim Redaksi