jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta AM Fatwa mengatakan pengalihan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula akan dikerjakan oleh Jepang kepada China menimbulkan masalah baru antara Indonesia dengan Jepang.
Hal tersebut dikatakan AM Fatwa saat rapat paripurna luar biasa DPD RI dengan pemerintah terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, dipimpin Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (29/1).
BACA JUGA: 3000 Karyawan Siap Dipekerjakan, Eh.. Pabriknya Gagal Dibangun
"Saudari Menteri BUMN, pengalihan pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula akan dikerjakan oleh Jepang kepada China ini telah menimbulkan masalah baru bagi hubungan Indonesia dengan Jepang," kata AM Fatwa.
Apalagi setelah publik tahu bahwa di balik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternyata ada bisnis properti terselubung di sepanjang jalur kereta yang sebelumnya tidak dijelaskan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ini Dia Akun Instagram Resmi Jokowi
"Ini akan merubah ekosistem tanpa kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu," tegas AM Fatwa.
Karena itu imbuhnya, DPD RI lebih dalam posisi mendukung Presiden Joko Widodo meninjau ulang megaproyek ini dan mencabut Keppresnya.
BACA JUGA: Yusril Banding Vonis PTUN Batalkan SK Pembangunan Pabrik Semen
"Harus ada kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu, agar megaproyek ini tidak membawa masalah dan bencana di masa datang," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Gafatar Dapat Menu 4 Sehat 5 Sempurna di Karantina
Redaktur : Tim Redaksi