jpnn.com - KOTABARU – Minimnya transportasi dan distribusi menjadi kendala penerapan konversi minyak tanah ke gas elpiji di Kotabaru. DPRD Kabupaten Kotabaru pun meminta pemerintah pusat agar tetap memberikan kuota minyak tanah bagi warganya.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Mukhni AF, mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan kebijakan konversi dari pemerintah. Namun, dengan syarat harus terlebih dulu dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya. Jika belum siap maka konversi lebih baik ditunda.
BACA JUGA: Astaga! Suami Seret Istri Di Aspal sampai Begini
"Secara pribadi saya tidak setuju kalau konversi minyak tanah ke gas diterapkan di Kotabaru, mengingat belum siapnya sarana pendukung. Jika kebijakan ini tetap diterapkan bersamaan dihapusnya distribusi minyak tanah maka justru akan menyengsarakan masyarakat," kata Mukhni beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat Kotabaru. Khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil kepulauan yang tidak dibarengi dengan fasilitas maupun infrastruktur memadai. (dye/jos/jpnn)
BACA JUGA: Gara-gara Mau Ambil Gaji, PNS di Cirebon Hadir 100 Persen
BACA JUGA: CCTV Jadi Senjata Ungkap Bentrok Antarormas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus DBD di Gorontalo Berpeluang Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi