jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan jika Badan Narkotika Nasional naik level setingkat kementerian, maka koordinasinya akan berpindah. BNN akan berada di bawah koordinasi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang kini dipimpin Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Secara institusi, BNN tetap di bawah presiden langsung. Sedangkan koordinasinya di bawah Kemenkopolhukam. Selama ini BNN langsung bertanggungjawab kepada presiden namun koordinasinya di bawah kepolisian.
BACA JUGA: Bupati Doyan Teler Itu Akhirnya...
Menurut Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandy, ini semua untuk memudahkan koordinasi BNN dalam melaksanakan tugasnya.
“KemenPAN mengusulkan untuk efektifitas koordinasi yang baik, lebih tepat BNN di bawah Menkopolhukam," ujar Yuddy di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Jumat (18/3).
BACA JUGA: Kepala BNN Bakal Mendapat Fasilitas Setingkat Menteri
Yuddy menjelaskan, dalam kajian operasionalnya, KemenPAN melihat BNN lebih cocok di bawah Menkopolhukam. Artinya, kata dia, BNN akan sama seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Badan Keamanan Laut, Lembaga Ketahanan Nasional, yang selama ini di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.
“Jadi, kami lihat BNN lebih tepat di bawah Menkopolhukam, karena cakupannya luas," tegasnya.
BACA JUGA: Ngobral Bareng Netizen Jogja, Ketua MPR Beber Tugas Kepala Daerah
Jadi, kata dia, tidak hanya berkoordinasi dengan lembaga kepolisian, tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan mungkin juga KemenPAN dan RB. "Karena masalah narkotika ini sudah menjadi darurat nasional," ujar Yuddy.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas maka anggaran BNN akan ditambah. Sebab, cakupan operasi dan misi tugas BNN akan semakin luas.
“Sehingga memerlukan anggaran besar. Jadi, ya perlu ditambah," kata anak buah Wiranto di Partai Hanura, itu.
Rencananya, Yuddy menjanjikan, anggaran untuk lembaga yang dipimpin Komjen Budi Waseso itu akan ditambah mulai 2017 nanti. "Tetapi kan programnya bisa dilakukan di program anggaran perubahan 2016," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Gaduh, Ratu Hemas: Ini Tujuannya
Redaktur : Tim Redaksi