jpnn.com - SIDOARJO - Dampak jebolnya tanggul di titik 73B Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, kian meluas. Awalnya, aliran lumpur hanya menggenangi lima rumah. Tetapi, kemarin (2/12) ada 18 rumah yang tenggelam. Enam di antaranya berada di Desa Kedungbendo.
Sisanya terletak di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo telah menaikkan status lumpur menjadi siaga.
Kepala BPBD Sidoarjo Dwidjo Prawito menjelaskan, status siaga tersebut dikeluarkan mengingat derasnya aliran lumpur yang masuk ke permukiman penduduk. Khususnya rumah di luar peta area terdampak (PAT). ''Permukiman yang masuk PAT ditangani BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Red),'' katanya.
Menurut Dwidjo, ada tujuh desa di luar PAT yang terancam tenggelam lumpur saat curah hujan mulai meninggi. Yakni, Desa Gedang, Desa Mindi, Desa Glagaharum, Desa Kalitengah, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, dan Desa Sentul. Ketika hujan turun, luapan lumpur diperkirakan terjadi di titik 33 dan 34 Desa Mindi serta 73A, 73B, dan 73C Desa Kedungbendo. Untuk tujuh desa itu, Dwijo menyatakan bahwa BPBD telah bersiap melakukan evakuasi bila aliran lumpur tiba-tiba datang.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan 24 satuan kerja pejabat daerah (SKPD) guna membahas bencana lumpur Senin (1/12). Rapat koordinasi tersebut membahas terkait dengan masalah skenario evakuasi korban lumpur. ''Kami lebih tertuju pada koordinasi tempat dan kesiapannya,'' ujar dia.
Meski aliran lumpur telah menggenangi 18 rumah warga, sejumlah korban lumpur yang belum mendapat ganti rugi lahan justru terus memblokade aktivitas BPLS. Akibatnya, hingga kemarin, pembuatan tanggul baru yang menghubungkan tanggul tanggul di titik 73 Desa Kedungbendo dengan tanggul titik 67 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, tidak dilanjutkan BPLS.
''Karena terus ditolak, langkah dari BPLS adalah mengalirkan aliran lumpur ke selatan,'' jelas Dwidjo. Sebab, tinggi tanggul sisi utara memang cenderung lebih rendah. Lumpur dari pusat semburan pun lebih mengarah ke utara.
Di tengah problem lumpur yang kian parah, Bupati Saiful Ilah justru terbang ke luar negeri. Sejak Kamis lalu (27/11) dia berada di Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh menyebutkan, orang nomor satu di Sidoarjo itu pergi ke Amerika untuk urusan kedinasan. Tidak heran, banyak agenda yang seharusnya dihadiri Saiful diserahkan ke Wakil Bupati M.G. Hadi Sutjipto.
Sementara itu, Kabaghumas dan Protokol Pemkab Sidoarjo Machmudi Alie membenarkan bahwa saat ini bupati berada di Amerika. Menurut dia, Saiful terbang ke Negeri Paman Sam Kamis lalu. ''Berdasar informasi yang saya dengar, Bapak ada kunjungan kerja di sana,'' katanya.
Dia menyebutkan, kunjungan tersebut masuk dalam program trade investment yang diadakan gubernur untuk kota/kabupaten di Jawa Timur. ''Pak Bupati hanya anggota. Ada rombongan lain yang juga ikut, tapi saya tidak tahu siapa,'' ujar Alie kemarin (2/12).
Dia menambahkan, berdasar surat dinas yang dilayangkan ke pemda, Saiful dijadwalkan tiba di Sidoarjo pada Minggu (7/12). Namun, kata dia, selama perjalanan dinas, Saiful terus berkoordinasi dengan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Sidoarjo.
Terkait dengan tanggul titik 73 yang jebol pada Minggu siang (30/11), Ali mengakui bahwa Saiful telah mengetahui informasi tersebut. ''Teleponan terus sama saya untuk berkoordinasi masalah lumpur. Sementara Bapak belum ke sana, ya kami (humas pemkab, Red) yang mewakili,'' jelas Alie.
Kemarin para korban lumpur nglurug dewan. Mereka mengadukan nasib terkait dengan luberan lumpur yang makin meluas hingga ganti rugi yang sampai saat ini belum dibayarkan. "Sampai sekarang penyelesaian (pembayaran) nol," teriak Khudori, salah seorang korban lumpur yang mengadu ke dewan.
Mereka meminta kepada dewan agar mendesak pemerintah pusat untuk mencairkan uang ganti rugi Rp 781 miliar. Warga kecewa karena sampai sekarang ganti rugi belum juga mereka terima. "Ajak warga ke Jakarta agar mereka tahu keadaan kami," lanjutnya.
Maksum Zuber, salah seorang anggota pansus lumpur, mengatakan bahwa dewan tidak akan tinggal diam. Bahkan, Senin (1/12) dewan juga telah datang ke tanggul untuk melihat luberan lumpur. Mereka berjanji segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi. "Kami akan mendorong pemerintah pusat untuk segera membayar ganti rugi," tegasnya.
Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada rencana pembatalan ganti rugi yang akan dibayar pemerintah. Karena itu, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab.
Sementara itu, kantor SAR (Search and Rescue) Surabaya telah menyiapkan tim rescue untuk menyelamatkan potensi korban bencana alam. Salah satunya adalah dampak jebolnya tanggul di area lumpur Sidoarjo. Kesiapan instansi di bawah Badan SAR Nasional itu berupa pemantauan dan persiapan evakuasi terhadap warga yang mungkin terjebak di tanggul.
''Tim rescue yang kami siagakan terdiri atas 8-12 orang di bawah komando seorang komandan,'' ungkap Kepala Kansar Surabaya M. Hernanto seusai rapat koordinas SAR se-Jatim di Pangkalan Udara TNI-AL Juanda kemarin. Tim tersebut dilengkapi peralatan standar evakuasi. Dukungan lain berupa helikopter Dauphin seri AS365N3+ produksi PT Dirgantara Indonesia lansiran Februari lalu.
Lumpur yang terus keluar mengakibatkan posisi tanggul makin rawan karena meluber. Tanggul terancam longsor hingga ambles jika hujan dengan intensitas deras terus-menerus mengguyur. Macetnya negosiasi ganti rugi membuat sebagian warga memilih bertahan di sebagian titik yang terhitung rawan. Dengan menyiapkan tim rescue, diharapkan evakuasi korban dapat berlangsung cepat. ''Petugas kami siaga membantu mengevakuasi selama 24 jam,'' tutur Hernanto.(rst/may/sep/ayi/mas)
BACA JUGA: Penerima Kompensasi BBM Salah Sasaran Terus Bermunculan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Agenda Jokowi ke Kobar Jumat Nanti
Redaktur : Tim Redaksi