jpnn.com - BANTUL – Karut-marut data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dipastikan akan terus terjadi. Akibatnya, para penerima bantuan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang salah sasaran juga dipastikan akan terus bermunculan.
Penyebabnya adalah, acuan yang digunakan pemerintah pusat adalah data lama. Sementara, hasil validasi data yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya terjadi di tingkat kelurahan.
BACA JUGA: Perampok Spesialis Pecah Kaca Mobil Dibekuk
Ketua TKSK Bantul Nur Kholis mengatakan, pihaknya pernah melakukan validasi data pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hasilnya, banyak ditemukan pemegang KPS yang memang tak layak menerimanya. Selain itu, ada juga yang telah meninggal.
”Ada juga yang KPS-nya hilang. Semua telah kami inventarisasi,” terang Kholis, dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Rabu (3/12).
BACA JUGA: Rute Bontang-Surabaya Tinggal Restu Menhub
Selain inventarisasi, TKSK juga memperbaiki data pemegang KPS tersebut. Nama-nama calon penerima KPS yang memang layak mendapatkannya pun sudah dipersiapkan. Namun demikian, hasil validasi TKSK ini ternyata tidak mendapatkan respons dari kelurahan.
Kholis menerangkan, guna menindaklanjuti hasil validasi ini TKSK perlu menggelar musyawarah dengan pihak kelurahan. Tetapi, tidak sedikit kelurahan yang enggan menggelar musyawarah ini.
BACA JUGA: Ini Agenda Jokowi ke Kobar Jumat Nanti
”Mungkin pihak kelurahan tidak mau disalahkan dengan adanya usulan perubahan ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Mahmudi menegaskan, kepala dukuh harus mulai berani mengambil sikap terkait adanya penerima PSKS yang dinilai salah sasaran. Konsekuensinya, kepala dukuh harus berani mengalihkannya kepada kepala keluarga yang memang layak menerimanya.
”Cara yang digunakan harus halus agar tidak menimbulkan konflik. Kepada keluarga yang mampu cukup dibilang bahwa data penerimanya sudah berubah. Kemudian bagi pemegang KPS yang sudah meninggal dicarikan penggantinya dari kepala keluarga yang kurang mampu,” urainya.
Menurutnya, Dinsos juga menginstruksikan seluruh TKSK untuk mengawal penyaluran PSKS ini. Tujuannya agar persoalan yang mengemuka dapat segera terselesaikan.
Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Ichwan Tamrin menuturkan, komisi berencana memanggil Dinsos. Itu menyusul banyaknya laporan mengenai karut-marutnya penerima PSKS. Sebab, tidak sedikit kepala keluarga mampu yang menerima bantuan kompensasi atas kenaikan harga BBM di era pemerintahan Jokowi ini.
”Agar persoalannya dapat segera dicari solusinya,” tambahnya. (zam/din/ong)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Toyota Harrier untuk Pimpinan DPRD
Redaktur : Tim Redaksi