Kasubdit Penyusunan, Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal Direktorat Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Agus Kuswantoro mengatakan, anggaran belanja subsidi listrik 2013 adalah Rp 80,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi tahun ini yang diprediksi mencapai Rp 78,6 triliun dan kelebihan konsumsi listrik subsidi senilai Rp 7,3 triliun. "Jika ditotal memang Rp 85,9 triliun. Tapi kami memilih opsi carry over dan membayar sisa Rp 5 triliun pada tahun berikutnya," jelasnya dalam diskusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 di hotel Midtown Surabaya, Selasa (13/11).
Dia menerangkan, pemerintah bakal menyisihkan dana senilai Rp 11,8 triliun dari subsidi tersebut. Nah, sumber dari dana itu bakal diperoleh dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) konsumen rumah tangga sebesar 15 persen. Namun, konsumen yang terkena kenaikan adalah rumah berdaya 1300 VA ke atas. "Jadi rumah masyarakat tidak mampu yang kebanyakan berdaya 450 VA dan 900 VA tidak akan naik (TDL-nya)," imbuhnya.
Pengganti subsidi yang tak tersalurkan itu, lanjut alumni International University of Japan itu, pemerintah menambah alokasi ke beberapa kementrian, terutama yang terkait dengan infrastruktur. Misalnya, kementrian perhubungan yang mendapat jatah Rp 4,5 triliun dan kementriun pekerjaan umum (PU) yang memperoleh Rp 3,83 triliun. "Selain itu, masih ada delapan lagi kementrian dan lembaga yang mendapat alokasi. Antara lain, kementrian ESDM, kementrian kelautan dan perikanan dan kementerian pembangunan daerah tertinggal," ujar pria kelahiran Magetan itu.
Agus berharap, perpindahan alokasi subsisdi tersebut bakal menggenjot pemerataan ekonomi di Indonesia. Sebab, jatah subsidi listrik dinilai sebagai salah satu yang tak tepat sasaran. "Kelas yang menikmati subdisi bukan hanya masyarakat masyarakat tidak mampu. Kalau digunakan untuk pembangunan jalan, masyarakat tak mampu di daerah terpencil," ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Hariyanto W S berpendapat senada dengan Agus. Menurutnya, pemerataan infrastruktur termasuk salah satu kebutuhan yang mendesak. Misalnya, Jawa Timur bagian selatan. Dia mengatakan, Industri yang berlokasi di area tersebut masih belum banyak. Padahal, wilayah utara sendiri sudah cukup ramai. "Yang dikeluhkan di sana memang masalah jalan yang belum layak," jelasnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Juga Terkejut
Redaktur : Tim Redaksi