jpnn.com, JAKARTA - Founder PT Sekolah Cikal Najelaa Shihab angkat bicara setelah merasa disudutkan berbagai kalangan terkait Merdeka Belajar.
Dia mengatakan, merek dagang Merdeka Belajar sudah ada di pangkalan data Kementerian Hukum dan HAM.
BACA JUGA: Komisi X Bakal Cecar Nadiem Makarim dan Najelaa Shihab soal Merdeka Belajar
Ini juga bisa dilihat semua publik sehingga tidak perlu klarifikasi dari Cikal soal merek dagangnya.
"Yang paling penting soal apakah ada royalti atau kompensasi yang diperoleh Cikal? Jawabannya adalah tidak. Apakah memang program Merdeka Belajar dalam bentuk pelatihan, penerbitan buku, sudah dilakukan komunitas dan guru Cikal, jawabannya iya sudah sejak 2015," tutur Najelaa dalam diskusi daring yang dibesut Vox Point Indonesia baru-baru ini.
BACA JUGA: 15 Pegawai Mas Nadiem Positif Covid-19, Gedung Kemendikbud Ditutup
Dia menambahkan, kebebasan, kemerdekaan, kompetensi dan karier itu bagian penting dari pencapaian guru. Secara berkala Cikal mengadakan pertemuan dengan guru se-nusantara.
"Semua itu bagian dari upaya kami untuk meneruskan praktik baik pendidikan," ucapnya.
BACA JUGA: Jokowi juga Kesal kepada Prabowo, Jenderal Idham Azis, Nadiem
Kampanye ini, kata Najelaa, penting sebagai bagian yang pelu diambil Cikal dalam pendidikan.
Terkait pendaftaran merek Merdeka Belajar, menurut Najelaa, sudah dimulai sejak 2018.
Sebab, banyak juga sekolah Cikal lain, tetapi dengan bentuk huruf dan warna yang dipakai itu didaftarkan untuk kelas 16 dan 61.
"Sebanyak 16 berkaitan dengan penerbitan buku Merdeka Belajar. Lalu 61 berkaitan dengan pelatihan yang dilakukan kampus guru Cikal dan komunitas Cikal. Jadi jauh sebelum Mas Nadiem Makarim jadi mendikbud, sebelum Merdeka Belajar jadi nama yang digunakan Kemendikbud," terangnya.
Najelaa secara tegas mengatakan, penggunaan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud tidak ada kompensasi atau royalti.
Apakah akan ada tuntutan, Najelaa memastikan tidak ada niatnya untuk meraih keuntungan komersial atau menggunakan anggaran pendidikan.
"Kenapa baru tahun 2020 keluar? Karena pendaftaran merek itu prosesnya lama sejak 2018 dan baru keluar 2020. Di dokumen sudah jelas dilakukan bukan tahun 2020. Namun, penerbitan buku dan pelatihan. Mudah-mudahan kekhawatiran masyarakat terjawab," ucapnya.
"Apa Kemendikbud sudah minta izin, sudah saya izinkan tanpa royalti. Saya ingat di salah satu sidang Komisi X, Pak Rano Karno pernah menanyakan ini. Jadi beliau sudah dengar dan tahu. Di pertemuan itu beliau menjawab ada insipirasi dari Cikal dan sekolah lain yang menerapkan Merdeka Belajar di berbagai daerah," bebernya.
Sebagai dewan pembina di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSKP), Najelaa mengatakan, sudah bekerja dengan Kementerian/lembaga, sempat bantu di zaman Mendikbud Anies Baswedan, membantu menganalisis data Ujian Kompetensi Guru (UKG). Di masa Mendikbud Muhadjir Effendy, Cikal menyiapkan roadmap PAUD, dan beberapa isu.
"PSPK memang membantu meriset, kegiatan yang bersifat asesmen dan kurikulum. Kami ada MoU resmi dengan kementerian, jadi tidak ada penggunaan dana," tandas Najelaa
Dia juga mengaku dekat dengan Nadiem bahkan sejak sang menteri masih di GoJek. Itu sebabnya sudah ada pernyataan Cikal yang membolehkan Merdeka Belajar untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan.
"Pernyataan itu akan mengikat siapapun. Sudah dinyatakan jelas tanpa kompensasi apapun. Merdeka Belajar itu digunakan ribuan guru. Jadi sudah cukup panjang yurisprudensinya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad