Nama JK Belum Diakomodasi Jadi Capres

Suara Mayoritas DPW Dimentahkan DPP PPP

Jumat, 24 Februari 2012 – 07:59 WIB

KEDIRI - Suara mayoritas DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPP yang menginginkan Jusuf Kalla menjadi capres 2014 bagai bertepuk sebelah tangan. Sebab, para elite PPP tidak mengakomodasi suara daerah itu dalam rekomendasi mukernas (musyawarah kerja nasional) yang berakhir kemarin.

Padahal, suara yang menginginkan JK menjadi capres itu menggebu-gebu. Bayangkan, di antara 33 DPW, 30 DPW yang mengacungkan tangan setuju mantan Wapres itu ditetapkan sebagai capres. Mereka mendukung capres dari eksternal karena belum ada kader PPP yang kuat. Tapi, apa mau dikata, semua semangat itu antiklimaks menjadi mentah.

"Khusus pilpres, dinamika memang cukup dinamis dan tentu akan menjadi perhatian DPP. Namun, akan ada forum khusus untuk itu," ujar Ketua Pengarah Mukernas dan Halaqoh Alim Ulama PPP Lukman Hakim Saifuddin sebelum acara penutupan di Ponpes Al Falah, Ploso, Kediri, kemarin (23/2). Dia menyatakan, pembahasan pasangan capres-cawapres yang akan diusung bakal dibahas di forum rapimnas.

Tidak seperti aspirasi mayoritas DPW, mukernas kali ini hanya memutuskan sejumlah kriteria umum kandidat capres-cawapres yang bakal diusung. Hal itu tertuang dalam rekomendasi Majelis Syariah PPP yang dibacakan Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Jawa Timur KH Anwar Iskandar saat acara penutupan.

Di rekomendasi tersebut diungkapkan, jika realitas politik tidak memungkinkan dan PPP harus berkoalisi dengan partai lain, ada beberapa pertimbangan yang harus dipegang. Ada empat kriteria pemimpin nasional yang diharapkan. Yakni, kapabel, berintegritas, visioner, dan populis.

Menanggapi keputusan mukernas tersebut, Wakil Ketua DPW Jateng Istadjib menyatakan menerima sikap akhir dari DPP. Hanya, dia berharap agar event rapimnas untuk menentukan capres-cawapres yang akan diusung segera dilakukan.

"Kami berharap, capres PPP jangan lama-lama diumumkan. Paling lama pertengahan 2012 sudah ada gambaran siapa yang akan diajukan," ujar Istadjib. Dia menambahkan, hal itu penting dilakukan untuk memberikan efek psikologis kader di bawah untuk berjuang membesarkan partai menghadapi pemilu.

Sementara itu, saat memberikan pidato penutupan, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memberikan sejumlah perintah kepada kepengurusan PPP di daerah. "PPP harus masuk pondok pesantren di seluruh Indonesia," tegas Suryadharma.

Selain itu, dia memerintah DPW agar bekerja keras mewujudkan target perekrutan 12 juta kader yang sudah ditetapkan. "Menangkan Pemilu 2014 dengan perolehan 20 persen suara," tandasnya di hadapan ribuan kader dan simpatisan PPP.

Khusus untuk para legislator PPP dari pusat hingga daerah juga disampaikan beberapa penugasan. Di antaranya, fraksi-fraksi PPP di daerah harus memperjuangkan pendidikan diniyah dan ponpes untuk mendapat anggaran di daerah masing-masing.

Sedangkan untuk Fraksi PPP tingkat pusat, SDA -sapaan akrab Suryadharma Ali- agar membuat usul inisiatif RUU Antimiras. "Buat pula usul inisiatif RUU pendidikan ponpes dan diniyah. Ini penting dilakukan karena ponpes itu merupakan lembaga pendidikan tertua," tambah menteri agama itu. (dyn/c4)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh-Tokoh Lama Lebih Tersosialisasi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler