Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.
Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan pihaknya tidak berhak mengomentari informasi tersebut jika belum mendapat konfirmasi resmi dari BPK.
"Saya belum menanggapi hal yang belum jelas ini soal penghilangan nama Andi mallarangeng yang disebutkan oleh BPK ada intervensi. Kita tidak tahu apakah ada intervensi itu karena kita juga masih menghitung adakah kerugian negara yang diakibatkan," ujar Johan dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (19/10).
Meski diduga ada intervensi di BPK, Johan mengatakan KPK tidak terpengaruh dan tetap akan mengembangkan kasus tersebut.
Apalagi, saat ini KPK sedang mengembangkan kasus tersebut dengan mengacu pada keterangan tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Hambalang, Dedi Kusdinar dan sejumlah saksi lainnya dari pelaksana proyek Hambalang dan Kemenpora.
Ini tidak mempengaruhi karena KPK memang melakukan penyelidikan bukan berdasarkan pada audit BPK, tapi lewat laporan masyarakat yang bukti-buktinya jadi penyidikan," lanjut Johan.
Ia menyatakan, saat ini proses audit proyek Hambalang yang diminta KPK pada BPK bukan berdasarkan nama, melainkan angka kerugian negara. Oleh karena itu meski tak ada nama-nama yang disebut, penyidikan kasus Hambalang di KPK tetap berjalan.
"Bukan berarti kalau nama Mr. X enggak ada di dalam audit BPK, didalam penyidikan KPK juga tidak bisa menjerat si X ini. Bukan artinya begitu. Yang penting KPK akan menjalankan tugasnya soal Hambalang ini," tegas Johan.
Sebelumnya diberitakan, Taufiequrachman menilai audit di BPK ada intervensi karena dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, ada sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang. Namun, kini sejumlah nama itu sudah tak ada.
Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.
Taufiequrachman menjelaskan, laporan audit investigasi tentang proyek Hambalang memang telah dilaporkan kepadanya selaku pengarah pemeriksaan investigatif sejak beberapa minggu lalu.
Namun, karena dalam kesimpulan laporan tersebut nama Menpora dan sejumlah perusahaan kontraktor dalam proyek Hambalang tidak dimasukkan sebagai pihak yang terlibat, Taufiequrachman meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporan itu.
Jika tak ada nama-nama itu, maka ia menyatakan tidak akan menandatangani laporan audit investigasi BPK tersebut. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Suap Hakim Tipikor Semarang Segera Disidang
Redaktur : Tim Redaksi