jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie merespons rencana Partai NasDem menggelar Konvensi Calon Presiden (Capres) 2024, sebagaimana diunggah akun resmi partai pimpinan Surya Paloh.
Namun, Prof Jimly tidak menanggapi secara khusus mengenai konvensinya.
BACA JUGA: PAN: Prabowo Punya Peluang Besar Menang Pilpres 2024
Mantan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) itu berbicara agar bagaimana capres itu bisa lebih dari dua pasangan calon.
"Pilpres 2024 harus mulai dirancang dengan revisi UU Pemilu agar paslon lebih dari dua," tulis Prof Jimly lewat akunnya di Twitter, Sabtu (14/11).
BACA JUGA: Tiongkok Akhirnya Percaya Donald Trump Kalah di Pilpres AS 2020
Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa partai politik peserta Pemilu tidak perlu dibatasi apalagi dikurangi menjadi cukup dua partai saja.
Hal ini karena UUD sudah membatasi pelaksanaan Pilpres maksimal hanya dua putaran. Sehingga berapa pun jumlah partai tidak menjadi persoalan.
BACA JUGA: Penjelasan Pak Doni soal 20.000 Masker dari BNPB Untuk Acara Habib Rizieq
"Parpol juga tidak perlu dibatasi harus cuma dua, karena desain pilpres di UUD sudah diatur dua ronde," lanjut Prof Jimly Asshiddiqie.
Karena itu, kata Prof Jimly, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold angka jangan dibuat terlalu tinggi.
Mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini bahkan mendorong agar presidential threshold untuk Pilpres dibuat nol persen saja.
"Kuncinya Threshold jangan ketinggian atau disamakan saja antara ambang batas parlemen & presiden atau untuk pilpres nol persen saja," tambah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.
Saat dihubungi jpnn.com mengenai parpol tidak perlu dibatasi harus dua saja, itu menurutnya terkait dengan upaya menyederhanakan parpol lewat parliamentary threshold (PT).
"Kan enggak boleh kita membatasi partai. Threshold sekarang empat persen itu kan maksudnya mengikuti nasihat para ahli supaya partai politik jangan kebanyakan," jelas Prof Jimly.
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh justru menginginkan agar parliamentary threshold di Pemilu 2024 dinaikkan menjadi 7 persen.
Salah satu tujuannya menurut Paloh, untuk menyederhanakan parpol di Indonesia.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam