jpnn.com, JAKARTA - NasDem bisa saja mengambil peran semioposan atau oposisi proporsional, jika belum benar-benar siap menjadi partai penentang pemerintah.
Menurut pemerhati politik dan kenegaraan Said Salahudin, jika Nasdem mengambil peran sebagai oposisi proporsional, maka tidak perlu menarik kadernya dari kabinet. Tiga menteri asal Nasdem bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
BACA JUGA: Surya Paloh dan Sohibul PKS Berpelukan Ala Teletubbies, Kesannya Ada Cinta Tertukar
"Nasdem juga dapat secara bebas mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan visi dan misi presiden," ujar Said di Jakarta, Sabtu (2/11)
Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini, kebijakan yang dikritisi Nasdem nantinya tentu tidak termasuk bidang kementerian yang dipimpin kader Nasdem. Artinya, untuk urusan seputar komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan dan pertanian, Nasdem harus injak rem.
BACA JUGA: Surya Paloh Paham Banyak Pendukung Gerindra Kecewa?
"Menjadi lucu dan tidak fair kalau kebijakan pemerintah di bidang-bidang tersebut termasuk yang dikritisi oleh Partai Nasdem. Kalau menteri dari Nasdem itu dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, Nasdem semestinya mengusulkan kepada presiden mencopot mereka dari kabinet, tidak cukup hanya dikritik saja," ucapnya.
Tetapi kalau ada menteri lain yang membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, kata Said, Nasdem boleh saja mengkritisinya di parlemen atau di luar parlemen dengan alasan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.
BACA JUGA: Menurut Arya, Presiden Jokowi Sedang Membaca Arah Politik NasDem
"Itulah kira-kira konsep dari oposisi proporsional. Parpol tidak harus selalu mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah benar, sudah sepantasnya mereka dukung. Kalau tidak sesuai dengan visi dan misi presiden, apalagi tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tentu harus dikritisi," kata Said.
Tetapi jika kebijakan yang tidak benar itu justru diambil oleh menteri yang berasal dari parpol bersangkutan, maka tidak cukup hanya dikritisi. Parpol harus berani mengusulkan kepada presiden untuk memecat atau mengganti mereka.
Menurut Said, dengan langkah tersebut Nasdem dapat terhindar dari tudingan bermain politik dua kaki atau dianggap menjadi kerikil dalam sepatu bagi pemerintah. Kalau sudah bersikap fair seperti itu masih dipandang sinis atau dicurigai, maka kecenderungannya rakyat akan berpihak pada Nasdem.
"Oleh sebab itu, agar segala sesuatunya menjadi jelas, Nasdem perlu segera menetapkan sikap politiknya. Kalau pilihan yang diambil menjadi oposisi proporsional, ada peluang partai-partai politik yang lain akan mengikuti sikap Nasdem," tutur Said.
PKS, misalnya, kata Said kemudian, mungkin saja tertarik dengan konsep itu. Apalagi di antara Nasdem dan PKS sudah ada pembicaraan awal terkait opsi menjadi oposisi. Bukan mustahil Partai Demokrat dan PAN pada gilirannya juga akan ikut serta.
"Saya kira dengan modal kursi DPR yang lebih banyak dari ketiga partai itu Nasdem bisa mengambil peran sebagai ‘imam’ oposisi proporsional dan jika berhasil memainkan peran sebagaimana mestinya, boleh jadi Nasdem akan memetik sukses di Pemilu 2024," pungkas Said. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang