jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP).
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana tersebut justru dianggap merugikan masyarakat.
BACA JUGA: Apakah NasDem akan Keluar dari Kabinet? Jokowi: Tunggu Saja
Padahal, infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ucap Okky, Rabu (11/1).
BACA JUGA: NasDem Pastikan Tak Ada yang Menolak Anies di Lombok Tengah
Anggota DPR dua periode itu menyebutkan jalan berbayar akan berdampak kepada masyarakat yang setiap harinya melewati 25 jalan tersebut.
“Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
BACA JUGA: NasDem Kembali Tegaskan Komitmen Mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Sampai Tuntas
Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Okky lalu meminta Heru untuk melanjutkan program mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengintegrasikan transportasi umum.
“Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," tuturnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu untuk sekali melintas.
Rencana penerapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Voxpopuli: Elektabilitas PSI Naik, PKB Geser Golkar, Lihat tuh Posisi Nasdem
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi