jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang berlabuh ke koalisi lain jika Partai NasDem dan PDI Perjuangan berkoalisi di Pemilu 2024. Kedua partai itu bisa masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau koalisi Partai Gerindra-PKB.
"Keduanya mungkin saja berpencar ada yang ke KIB atau ke Gerindra-PKB, kita lihat saja nanti perkembangan yang ada karena di KIB kan juga belum ada capres-cawapresnya," kata Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (23/8).
BACA JUGA: Pakar Berharap KIB Pegang Teguh Prinsip Melayani Tanpa Pandang Bulu
Menurut Ujang pertemuan antar PDIP NasDem kemarin membuka peluang Partai Demokrat dan PKS bergabung dengan koalisi lain. Saat Demokrat dan PKS dinilai masih mengalkulasi hitungan politiknya.
"Semua masih mungkin, justru ini yang menarik perpolitikan Indonesia ke depan," kata Ujang.
BACA JUGA: Pengamat: Penting KIB Membangun Koalisi Besar untuk Stabilitas Pemerintahan
Namun begitu, Ujang merespons positif pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh. Apalagi Partai NasDem merespons terkait kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024.
"Ini kan hal yang positif. dan namanya politik kan bisa berubah. Tinggal kepentingan dan kesepakatan di antara kedua partai," kata Ujang.
BACA JUGA: Visi-Misi KIB Harus Dieksekusi Orang yang Tepat, Siapa Dia?
Sebelumnya, PDIP memastikan tidak bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Kamis, 23 Juni 2022.
“Ya kalau dengan PKS, tidak (bekerja sama),” ujar Hasto dalam tayangan Top News di Metro TV, Kamis, 23 Juni 2022.
Hasto tidak menjelaskan secara gamblang alasan menolak dua partai tersebut. Namun, Hasto menilai PKS dan Partai Demokrat memiliki prinsip politik yang berbeda dengan PDIP.
Namun Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDIP. Menurut dia, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.
"Terpenting untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elite," ucap Hasto. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif