Nasdem Tantang KPK Tangkap BG Setelah Resmi jadi Kapolri

Kamis, 15 Januari 2015 – 11:45 WIB
Komjen Budi Gunawan. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Victor Laiskodat menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Komjen Budi Gunawan jika nanti akhirnya dilantik menjadi Kapolri.

"Kalau orang lagi proses di DPR ditersangkakan, itu mempermalukan pemerintah. Harusnya tunggu proses selesai, kalau sudah dilantik, tangkap saja kalau salah, itu baru top," kata Victor di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1).

BACA JUGA: Kerap Mengelabui, KKP Incar Kapal Tramper Dafeng Mariner

Ini disampaikan Victor sebelum rapat paripurna DPR yang salah satu agendanya pengesahan hasil fit and proper test calon kapolri di komisi III yang telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Komjen Budi sebagai kapolri.

Victor terlihat geram dengan sikap KPK yang menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka di saat proses di DPR sedang berjalan. Bahkan lembaga pimpinan Abraham Samad secara etika menurutnya tidak menghargai keputusan pemerintahan Jokowi.

BACA JUGA: Antara Jokowi, Pramoedya Ananta Toer dan Netizen

"Menurut saya, secara etika, KPK tetap salah. Kalau mau sejak jauh hari tetapkan tersangka, kenapa pas yang bersangkutan masuk dalam mekanisme kelembagaan negara baru ditetapkan. Itu ada semangat yang patut dicurigai," tegasnya.

Namun, dari sisi penegakan hukum pemberantasan korupsi, Victor tidak mempermasalahkan langkah KPK menjadikan BG sebagai tersangka. Karena menurutnya pemberantasan korupsi harus dilakukan di seluruh elemen.

BACA JUGA: DPR Sebut Calon Kapolri Berstatus Tersangka Kehendak Jokowi

"Kalau yang bersangkutan bener terlibat tangkap saja. Kalau orang salah gak ada urusannya, KPK itu diberikan tugas sebagai lembaga super body," tegasnya.

Pihaknya juga menilai Presiden Jokowi tidak ada pilihan begitu paripurna DPR mengesahkan Komjenpol Budi Gunawan sebagai kapolri, kecuali melantiknya.

"Memang harus dilantik, kalau tidak dilantik, gimana proses yang di DPR. Presiden gak ada pilhan, Jokowi tunduk pada mekanisme ketatanegaraan," tandasnya. (fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Saran Pentolan PKS Soal Foto Mesra Mirip Ketua KPK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler