JAKARTA - Pemicu terkatung-katungnya nasib 251 tenaga honorer kategori satu (K1) di Pemko Medan mulai terkuak. Mereka belum masuk data honorer KI yang segera diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya, lantaran banyak pengaduan dari masyarakat terkait data-datanya sebagai tenaga honorer.
Jenis data yang diduga bermasalah cukup beragam. Namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, khusus data honorer K1 Pemko Medan ini, paling banyak yang diadukan adalah sumber gaji mereka. Seperti diketahui, salah satu persyaratan honorer bisa diangkat jadi CPNS adalah gajinya dibayar dari APBN/APBD.
"Bentuk pengaduan dari Kota Medan terutama soal sumber gaji," ujar Eko Sutrisno kepada JPNN, kemarin (9/1).
Karena banyak pengaduan itulah, lanjut Eko, data-data 251 honorer dari Pemko Medan untuk saat ini masih dalam tahap audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lantaran data-data masih dalam proses audit, Eko memastikan bahwa dari 51 ribu honorer K1 yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterbitkan NIP-nya hingga awal pekan ini, di dalamnya tidak termasuk 251 honorer dari Pemko Medan itu. "Jadi untuk honorer dari Medan, masih dalam tahap pemeriksaan," imbuhnya.
Lantas kapan target penyelesaian audit selesai. Eko menjawab, diusahakan secepatnya. "Target akhir Januari atau awal Februari untuk Kota Medan diselesaikan," jawabnya.
Apakah jika 251 honorer itu nantinya dinyatakan memenuhi syarat, pengangkatannya jadi CPNS itu, sah? Pasalnya amanat PP Nomor 56/2012, memerintahkan pengangkatan tenaga honorer ini akhir 2012?
Mengenai hal ini, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto pernah menjelaskan. Dikatakan, seluruh honorer K1 yang dinyatakan lolos, sudah resmi berstatus CPNS pada 1 Desember 2012.
Dengan demikian, jika 251 honorer dari Pemko Medan itu jika nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan, maka sudah berstatus sebagai CPNS sejak 1 Desember 2012. (esy/sam/jpnn)
Jenis data yang diduga bermasalah cukup beragam. Namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, khusus data honorer K1 Pemko Medan ini, paling banyak yang diadukan adalah sumber gaji mereka. Seperti diketahui, salah satu persyaratan honorer bisa diangkat jadi CPNS adalah gajinya dibayar dari APBN/APBD.
"Bentuk pengaduan dari Kota Medan terutama soal sumber gaji," ujar Eko Sutrisno kepada JPNN, kemarin (9/1).
Karena banyak pengaduan itulah, lanjut Eko, data-data 251 honorer dari Pemko Medan untuk saat ini masih dalam tahap audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lantaran data-data masih dalam proses audit, Eko memastikan bahwa dari 51 ribu honorer K1 yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterbitkan NIP-nya hingga awal pekan ini, di dalamnya tidak termasuk 251 honorer dari Pemko Medan itu. "Jadi untuk honorer dari Medan, masih dalam tahap pemeriksaan," imbuhnya.
Lantas kapan target penyelesaian audit selesai. Eko menjawab, diusahakan secepatnya. "Target akhir Januari atau awal Februari untuk Kota Medan diselesaikan," jawabnya.
Apakah jika 251 honorer itu nantinya dinyatakan memenuhi syarat, pengangkatannya jadi CPNS itu, sah? Pasalnya amanat PP Nomor 56/2012, memerintahkan pengangkatan tenaga honorer ini akhir 2012?
Mengenai hal ini, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto pernah menjelaskan. Dikatakan, seluruh honorer K1 yang dinyatakan lolos, sudah resmi berstatus CPNS pada 1 Desember 2012.
Dengan demikian, jika 251 honorer dari Pemko Medan itu jika nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan, maka sudah berstatus sebagai CPNS sejak 1 Desember 2012. (esy/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manajer PLN Rampas Kamera Wartawan
Redaktur : Tim Redaksi