JAKARTA--Hampir dipastikan, penentuan nasib harga BBM akan ditentukan melalui voting. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) akan membawa pasal 7 ayat 6 ke sidang paripurna, Jumat (30/3) dengan menambahkan satu pasal kembali dalam undang-undang tersebut.
“Hasil ini akan dibawa ke rapat kerja Badan Anggaran, jika tidak disetujui akan di voting di Paripurna besok,”ujar Wakil Ketua Tamsil Linrung dalam Rapat Tim Perumus di Badan Anggaran, Kamis (29/3).
Dalam rapat pembahasan pasal yang berbunyi “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan” ini menjadi sangat krusial. Pasalnya, fraksi PDI-P, Gerindra, dan Hanura masih tetap bersikeras mempertahankan tidak mengubah pasal 7 ayat 6 yang secara otomatis pemerintah tidak bisa untuk melakukan penyesuaian harga.
Anggota Fraksi Hanura Yani Miriam mengatakan terhadap usulan rancangan undang-undang (RUU) APBN dalam pasal 7 ayat 6 dalam hal perkiraan harga minyak mentah Indonesia dalam 1 tahun mengalami kenaikan lebih dari 5 persen dari ICP yang diasumsikan maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga subsidi.
Selain itu, tambahnya perubahan pasal 7 ayat 6 yang diajukan pemerintah tentang harga jual eceran subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan mekanisme persaingan usaha yang wajar. “Fraksi Hanura berpendapat ini tidak disetujui pasal 7 ayat 6, harga jual eceran subsidi tidak mengalami kenaikan,”tandasnya.
Berbeda dengan Hanura, Anggota Fraksi PKS Memed Sosiawan mengatakan meski menghormati usulan pemerintah, namun PKS mempunyai usulan tersendiri, sehingga tidak langsung menghapus ayat yang lama. Dimana, jika melihat asumsi ICP di APBN 2012 harga minyak ditetapkan USD90 per barel maka dengan asumsi PKS, BBM boleh naik ketika sudah menyentuh USD190 per barel sementara saat ini harga minyak berkisar USD120 per barel.
“Jadi harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan itu bukan titik tapi koma dalam hal harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan dua kali lipat dari harga eceran BBM bersubsidi maka pemerintah diberikan kewenangan untuk penyesuaian harga eceran BBM bersubsidi tersebut,”pungkasnya.(naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Puas Penjelasan Wamen ESDM, Pagar Dirusak
Redaktur : Tim Redaksi