JAKARTA--Isu perombakan kabinet (reshuffle) mewarnai rencana pengisian kursi Menpora yang lowong setelah pengunduran diri Andi Mallarangeng. Pemicunya, ada kementerian yang mendapat rapor merah berdasar hasil penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha tidak memastikan adanya perombakan kabinet bersamaan dengan pengisian kursi Menpora itu. "Kemungkinan lain (reshuffle, Red) saya belum bisa bicara. Yang ada, presiden akan memilih secara definitif Menpora baru," kata Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/1).
Julian hanya mengatakan, evaluasi terhadap kinerja menteri akan dilakukan dalam waktu tiga bulan menyusul penilaian dari UKP4 itu. Presiden SBY masih
memberikan kesempatan, paling tidak, dalam triwulan pertama untuk memperbaiki kinerja kementerian yang masih kurang. Apakah setelah itu ada sanksi terhadap kementerian yang masih gagal" Julian tidak memastikannya. Dia hanya kembali mengatakan bahwa presiden mengevaluasinya dalam waktu triwulan pertama. "Capaian tiga bulan ini sangat menentukan, apa yang menjadi pertimbangan presiden pada saatnya," tandasnya.
Secara terpisah, dorongan kepada Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinetnya terus menguat. Bila sebelumnya seruan itu muncul dari kalangan elite partai non pemerintah, seperti PDIP dan Hanura, kini desakan datang dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pengisian kursi Menpora diharapkan sekalian dimanfaatkan SBY untuk menata ulang kabinetnya. "Sebaiknya Presiden SBY mempertimbangkan saran untuk merombak dan membentuk kabinet profesional, sehingga bisa fokus dan mengurangi praktik korupsi dalam tahun politik 2013-2014," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Jakarta kemarin (2/1).
Perombakan kabinet ini lebih ditekankan Laode kepada para menteri berlatar belakang partai politik. Jika SBY tidak merombak kabinetnya, Laode memprediksi praktik busuk pada kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan akan sulit dihindarkan. "Pada akhirnya SBY sendiri yang akan kesulitan meninggalkan warisan yang baik," ujar senator dari Sultra ini.
Dia mengingatkan, pada 2013-2014 para menteri berlatar belakang parpol tidak hanya disibukkan oleh urusan parpolnya. Lebih dari itu, sebagian anggota kabinet tentu berupaya memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya. "Jabatan dan kewenangan menjadi sangat potensial disalahgunakan," katanya.
Pembentukan kabinet dan pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden. Tapi, Laode menegaskan, perombakan kabinet kali ini sangat penting untuk dilakukan.
"Tentu semua bergantung pada apakah SBY masih berkomitmen dengan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi. Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif dia," tegas Laode.
Di bagian lain, Partai Demokrat secara kelembagaan tidak turut dalam pembahasan calon pengganti Menpora. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan, hingga saat ini belum pernah ada rapat resmi di internal partainya khusus membahas hal tersebut.
"Sepengetahuan saya, rapat resmi membahas itu (pengganti Menpora) belum ada," ujar Ulil Abshar kemarin (2/1). Karena itu, pihaknya juga belum mengetahui siapa sosok yang dipersiapkan SBY yang juga ketua Dewan Pembina PD itu. Termasuk, kriteria figur pengganti Andi Mallarangeng.
"Kalau partai, yang saya tahu memang belum ada pembicaraan. Tapi, kalau satu atau dua orang, bisa jadi sudah ada yang diajak bicara," tandas Ulil.
Hanya, kata Ulil, pihaknya tentu menyimpan sebuah harapan tentang sosok pengganti Menpora. Yaitu, tokoh dari Partai Demokrat. "Tentu itu kriteria umum yang kami harapkan. Namun, semua kembali ke Pak SBY," katanya. (fal/pri/dyn/c2/agm)
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha tidak memastikan adanya perombakan kabinet bersamaan dengan pengisian kursi Menpora itu. "Kemungkinan lain (reshuffle, Red) saya belum bisa bicara. Yang ada, presiden akan memilih secara definitif Menpora baru," kata Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/1).
Julian hanya mengatakan, evaluasi terhadap kinerja menteri akan dilakukan dalam waktu tiga bulan menyusul penilaian dari UKP4 itu. Presiden SBY masih
memberikan kesempatan, paling tidak, dalam triwulan pertama untuk memperbaiki kinerja kementerian yang masih kurang. Apakah setelah itu ada sanksi terhadap kementerian yang masih gagal" Julian tidak memastikannya. Dia hanya kembali mengatakan bahwa presiden mengevaluasinya dalam waktu triwulan pertama. "Capaian tiga bulan ini sangat menentukan, apa yang menjadi pertimbangan presiden pada saatnya," tandasnya.
Secara terpisah, dorongan kepada Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinetnya terus menguat. Bila sebelumnya seruan itu muncul dari kalangan elite partai non pemerintah, seperti PDIP dan Hanura, kini desakan datang dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pengisian kursi Menpora diharapkan sekalian dimanfaatkan SBY untuk menata ulang kabinetnya. "Sebaiknya Presiden SBY mempertimbangkan saran untuk merombak dan membentuk kabinet profesional, sehingga bisa fokus dan mengurangi praktik korupsi dalam tahun politik 2013-2014," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Jakarta kemarin (2/1).
Perombakan kabinet ini lebih ditekankan Laode kepada para menteri berlatar belakang partai politik. Jika SBY tidak merombak kabinetnya, Laode memprediksi praktik busuk pada kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan akan sulit dihindarkan. "Pada akhirnya SBY sendiri yang akan kesulitan meninggalkan warisan yang baik," ujar senator dari Sultra ini.
Dia mengingatkan, pada 2013-2014 para menteri berlatar belakang parpol tidak hanya disibukkan oleh urusan parpolnya. Lebih dari itu, sebagian anggota kabinet tentu berupaya memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya. "Jabatan dan kewenangan menjadi sangat potensial disalahgunakan," katanya.
Pembentukan kabinet dan pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden. Tapi, Laode menegaskan, perombakan kabinet kali ini sangat penting untuk dilakukan.
"Tentu semua bergantung pada apakah SBY masih berkomitmen dengan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi. Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif dia," tegas Laode.
Di bagian lain, Partai Demokrat secara kelembagaan tidak turut dalam pembahasan calon pengganti Menpora. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan, hingga saat ini belum pernah ada rapat resmi di internal partainya khusus membahas hal tersebut.
"Sepengetahuan saya, rapat resmi membahas itu (pengganti Menpora) belum ada," ujar Ulil Abshar kemarin (2/1). Karena itu, pihaknya juga belum mengetahui siapa sosok yang dipersiapkan SBY yang juga ketua Dewan Pembina PD itu. Termasuk, kriteria figur pengganti Andi Mallarangeng.
"Kalau partai, yang saya tahu memang belum ada pembicaraan. Tapi, kalau satu atau dua orang, bisa jadi sudah ada yang diajak bicara," tandas Ulil.
Hanya, kata Ulil, pihaknya tentu menyimpan sebuah harapan tentang sosok pengganti Menpora. Yaitu, tokoh dari Partai Demokrat. "Tentu itu kriteria umum yang kami harapkan. Namun, semua kembali ke Pak SBY," katanya. (fal/pri/dyn/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Menabrak, Rasyid Langsung Tolong Korban
Redaktur : Tim Redaksi