jpnn.com - GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo pada 2009 telah menetapkan Pamekasan, Madura, sebagai Kota Batik. Pemasok batik, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, juga ditetapkan sebagai Kampong Batik. Ironisnya, penetapan Kota dan Kampong Batik tidak berjalan lurus dengan nasib pedagang batik.
MOH. ALI MUHSIN, Pamekasan
BACA JUGA: LGBT Makin Terbuka, Begini Cara Mereka Kenalan dan Pacaran
”MAU beli batik, ya? Ini batiknya bagus-bagus, silakan dipilih,” panggil pedagang batik kepada Jawa Pos Radar Madura, saat mengunjungi kios batik di Pasar 17 Agustus, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, kemarin (20/2).
Deretan kios batik di Pasar 17 Agustus banyak yang tutup. Bahkan, lebih banyak kios yang tutup daripada yang buka.
BACA JUGA: Hati Pedih...Tunggu Belasan Tahun, Nongol Malah Ditimpuki
Sebagian kecil pedagang terlihat putus asa berjualan batik di Pasar 17 Agustus. Sebab, pengunjung sepi. Pembeli pun merosot. Kondisi itu dialami pedagang batik sejak tiga tahun terakhir.
”Sekarang, pembeli batik sangat sepi. Sehari, kadang tidak ada yang laku satu pun dagangan batik saya,” tutur Moh. Syahid, 30, pedagang batik, asal Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan.
BACA JUGA: Si Cantik, Satu-satunya Komandan Perempuan Tanker Pertamina
Menurut Syahid, berjualan batik di Pasar 17 Agustus sempat mengungtungkan. Apalagi, pada 2009–2013.
Kios batik di pasar tersebut ramai oleh pengunjung yang memburu dan membeli batik tulis. Pembeli datang dari berbagai daerah, memadati Pasar 17 Agustus.
Nah, sejak tiga tahun terakhir, pedagang batik banyak kelimpungan. Sekalipun Pamekasan memiliki ikon Kota Batik, pedagang batik tidak bisa mendulang untung dari hasil penjualannya.
Pembeli batik akhir-akhir ini sangat sepi. Ada penurunan hingga 50 persen, jika dibandingkan dengan 2013–2014.
Bahkan, tidak sedikit pedagang batik di Pasar 17 Agustus yang terpaksa gulung tikar. Mereka rugi lantaran batik dagangannya tidak laku.
”Sudah ada sekitar 10 pedagang batik yang berhenti,” ungkapnya.
Syahid tetap bisa bertahan di Pasar 17 Agustus. Sebab, selain jualan di kiosnya, dia mempromosikan batik dagangannya lewat online.
Dengan cara itu, dagangan batik miliknya bisa terjual satu per satu. Pembeli banyak yang dari luar kota. Hal itu dilakukan karena masyarakat yang berkunjung maupun yang membeli ke kios sepi.
Batik tidak berhubungan dengan musim. Namun, gaungnya saat ini kurang sehingga berdampak pada sepinya pembeli. Meskipun laku, hasil tidak seberapa. Kadang tidak cukup untuk biaya makan dan transportasi.
Dia berharap, dukungan pemerintah untuk mempromosikan batik perlu ditingkatkan. Sebab, promosi batik, menurut dia, sangat kurang. Mengenai harga, bergantung pada proses batik. Yang tulisannya halus semakin mahal.
”Saya berharap, ada dukungan promosi dari pemerintah sehingga perputaran pembelian batik semakin tinggi,” ungkapnya .
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Alwi Beiq mengaku, pemerintah sudah ikut andil mempromosikan batik. Tetapi, pedagang dan perajin batik juga mempromosikan.
”Jangan berpasrah diri kepada pemerintah saja,” ucapnya.
Mengenai sepinya pembeli, kata Alwi, kemungkinan, masih musim hujan. Jika musim kemarau atau tembakau, daya beli masyarakat meningkat.
Di samping upaya promosi, pemerintah telah membuat sentra batik. Bahkan, bupati sudah menyekolahkan siswa untuk desainer batik. Juga, mewajibkan seragam batik untuk siswa.
”Itu semua bagian dari bentuk perhatian pemkab terhadap pengusaha batik di Pamekasan,” tandasnya.
Dia menjelaskan, Pamekasan ditetapkan sebagai Kota batik oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Bulan Bhakati Gotong Royong Jawa Timur yang dipusatkan di Pamekasan, 2009 lalu.
Ikon kedua setelah Kota Pendidikan itu diawali dengan kegiatan membatik sepanjang 1.543 meter oleh 1.500 perempuan pembatik. (*/zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sampai Ortu Meninggal Tahunya Guru PNS
Redaktur : Tim Redaksi