PRIJANTO sepertinya harus menahan hasratnya untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil gubenur (wagub) Jakarta. Pasalnya, pasca ditundanya rapat paripurna dewan guna membahas usulan mundur Prijanto, Rabu (25/1) lalu, dewan belum menjadwalkan ulang kapan paripurna digelar kembali.
Bahkan, kabar yang berkembang di lembaga wakil rakyat jakarta saat ini, DPRD DKI Jakarta masih melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta, tersebut.
Tidak hanya itu, aksi boikot yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat yang notabane sebagai fraksi terbesar di DPRD Jakarta dengan jumlah kursi sebanyak 32 kursi, saat akan dilangsungkannya paripurna masih menjadi pembicaraan menarik di internal dewan.
"Masih beda tafsir antara kuorum dan tidak. Supaya DPRD tidak salah mengambil langkah kita masih koordinasi dengan Kemendagri," kata Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ketika ditemui dikantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).
Dengan demikian sambung Lulung, sebelum menentukan jadwal Rapat Paripurna selanjutnya, DPRD DKI masih menunggu saran dari Kemendagri. "Jangan sampai soal keinginan Prijanto mundur dari jabatannya sebagai wagub dibawa keranah politik yang ujung-ujungnya menjadi masalah politik. Sehingga ada kekhawatiran, ada yang mengambil keuntungan dari masalah ini, seperti konspirasi politik," tegasnya.
Lulung mengatakan, sambil menunggu saran dari Depdagri kapan paripurna bisa digelar kembali, dirinya menyarankan agar Prijanto kembali bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Jangan menghianati konstitusi. Empat tahun lalu mereka "mesra-mesraan" sekarang malah mengundurkan diri," tukas Lulung.
Lebih lanjut Lulungpun menyarankan, agar anggota Fraksi Demokrat bisa hadir dalam Rapat Paripurna mendatang. "Jika tidak setuju bisa disampaikan melalui Rapat Paripurna dan itu nantinya akan menjadi pertimbangan dari pemimpinan dewan untuk mengambil keputusan," ujarya.
Sementara itu aksi boikot yang dilakukan Fraksi Demokrat saat paripurna, terus mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Ekskutif dan Legislatif (Majlis) Sugiyanto, bahkan mengatakan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat dengan melakukan boikot sidang paripurna memberi pelajaran politik yang kurang baik kepada masyarkat Jakarta. "Saya melihat ini politik konyol yang dipertontonkan Fraksi Demokrat di DPRD Jakarta," tegasnya.
Menurut Sugiyanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PAN Jakarta, dijaman era demokrasi seperti ini, seharusnya sudah tidak jaman lagi melakukan aksi boikot ketika ada ketidak sepahaman dalam pendapat.
"Kalau memang Fraksi Demokrat menolak Prijanto mundur, seharusnya disampaikan dalam paripurna. Apa alasannya menolak sehingaga masyarakat Jakarta tahu. Kok ini malah memboikot," jelasnya.
Kata Sugiyato, sebenarnya masyarakat jakarta saat ini menunggu keputusan dewan dalam menyikapi usulan prijanto untuk mundur dari kabatannya. Sebab nasib Prinjanto saat ini ada ditangan dewan. "Jadi dengan menunda-nunda rapat paripurna secara tidak langung anggota dewan telah menghianati kenginan warga Jakarta," pungkasnya.
Di sisi lain, kader demokrat di DPRD Jakarta masih bungkam ketika dimintai keterangan kenapa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sampai mengintruksikan agar kadernya tidak ada dalam rapat paripurna. (pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Tutup Tol, Macet 30 Km
Redaktur : Tim Redaksi