ACEH UTARA - Nasib ratusan honorer K1 Kabupaten Aceh Utara yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, hingga saat ini belum jelas. Padahal, pihak Pemerintah Kabupaten melalui BKPP telah mengirim berkas administrasi susulan ke Jakarta beberapa bulan lalu.
Lambatnya proses ini diduga akibat kurang responnya pihak dinas terkait dan terdapat kesalahan dokumen,
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, jumlah honorer kategori 1 Kabupaten Aceh Utara yang lulus verifikasi dan validasi oleh BKN mencapai sekitar 514 orang. Ternyata hanya sekitar 158 yang dinyatakan lulus. Untuk guru hanya sekitar 14 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) untuk pemberkasan menjadi CPNS.
Dampak dari pengumuman sekitar lima bulan lalu, sejumlah honorer mendatangi DPRK Aceh Utara untuk mengadukan kondisi mereka. Lalu pemerintah membentuk tim untuk kembali mengirim dan mengusulkan nama-nama yang tidak lulus tersebut. Yakni dengan kembali melengkapi sejumlah persyaratan sesuai aturan.
“Sampai sejauh ini kabar berkas kami tidak ada kejelasan. Sepertinya dinas terkait kurang peduli dengan nasib kami. Padahal sudah mencapai lima bulan dari pengajuan kembali berkas kami,”ungkap seorang honorer yang tidak mau namanya ditulis.
Terkait hal ini, salah seorang anggota DPRK Aceh Utara, Rajuddin yang ditanya kondisi ini juga merasa ada yang ganjil dari proses tersebut. Dari sikap sejumlah dinas terlihat ada hal yang tidak biasa dan kurang singkron. Bahkan dirinya menilai ada permasalahan yang terjadi sehingga sejumlah nama tidak muncul saat pengumuman.
“Proses pengusulan kembali berkas para honorer saya nilai sangat lambat. Ini terkesan sekali kurangnya kepedulian pihak BKPP terhadap nasib para honorer. Bukan itu saja, malah dari informasi dan keterangan yang kami dapat. Ada indikasi kesengajaan dari ketidak lulusan ratusan honorer tersebut,”ungkap Rajuddin, SH.
Dijelaskan, dari hasil konfirmasi dengan berbagai pihak termasuk pihak BPKP propinsi Aceh, data yang dievaluasi oleh pihaknya yakni apa yang dikirim oleh kabupaten/kota. Setelah itu baru dikirim hingga BPKP pusat. Dari keterangan inilah dirinya merasakan ada satu keganjilan terhadap proses pengusulan CPNS dari honorer K1 hari lalu.
“Ada banyak kemungkinan dan dugaan yang perlu ditindak lanjuti. Tidak tertutup kemungkinan, terjadi permainan di tingkat kabupaten. Kecurigaan tentunya beralasan, sebab ada yang lulus dari SK yang sama dengan ratusan yang honorer lain yang tidak lulus. Ditambah keterangan dari pihak BPKP, ini tentunya membuat kecurigaan kami. Oleh karena itu, kita minta pemerintah daerah mempelajari kondisi ini. jika terbukti ada yang bermain tentunya harus diberikan sanksi,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini. (ags)
Lambatnya proses ini diduga akibat kurang responnya pihak dinas terkait dan terdapat kesalahan dokumen,
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, jumlah honorer kategori 1 Kabupaten Aceh Utara yang lulus verifikasi dan validasi oleh BKN mencapai sekitar 514 orang. Ternyata hanya sekitar 158 yang dinyatakan lulus. Untuk guru hanya sekitar 14 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) untuk pemberkasan menjadi CPNS.
Dampak dari pengumuman sekitar lima bulan lalu, sejumlah honorer mendatangi DPRK Aceh Utara untuk mengadukan kondisi mereka. Lalu pemerintah membentuk tim untuk kembali mengirim dan mengusulkan nama-nama yang tidak lulus tersebut. Yakni dengan kembali melengkapi sejumlah persyaratan sesuai aturan.
“Sampai sejauh ini kabar berkas kami tidak ada kejelasan. Sepertinya dinas terkait kurang peduli dengan nasib kami. Padahal sudah mencapai lima bulan dari pengajuan kembali berkas kami,”ungkap seorang honorer yang tidak mau namanya ditulis.
Terkait hal ini, salah seorang anggota DPRK Aceh Utara, Rajuddin yang ditanya kondisi ini juga merasa ada yang ganjil dari proses tersebut. Dari sikap sejumlah dinas terlihat ada hal yang tidak biasa dan kurang singkron. Bahkan dirinya menilai ada permasalahan yang terjadi sehingga sejumlah nama tidak muncul saat pengumuman.
“Proses pengusulan kembali berkas para honorer saya nilai sangat lambat. Ini terkesan sekali kurangnya kepedulian pihak BKPP terhadap nasib para honorer. Bukan itu saja, malah dari informasi dan keterangan yang kami dapat. Ada indikasi kesengajaan dari ketidak lulusan ratusan honorer tersebut,”ungkap Rajuddin, SH.
Dijelaskan, dari hasil konfirmasi dengan berbagai pihak termasuk pihak BPKP propinsi Aceh, data yang dievaluasi oleh pihaknya yakni apa yang dikirim oleh kabupaten/kota. Setelah itu baru dikirim hingga BPKP pusat. Dari keterangan inilah dirinya merasakan ada satu keganjilan terhadap proses pengusulan CPNS dari honorer K1 hari lalu.
“Ada banyak kemungkinan dan dugaan yang perlu ditindak lanjuti. Tidak tertutup kemungkinan, terjadi permainan di tingkat kabupaten. Kecurigaan tentunya beralasan, sebab ada yang lulus dari SK yang sama dengan ratusan yang honorer lain yang tidak lulus. Ditambah keterangan dari pihak BPKP, ini tentunya membuat kecurigaan kami. Oleh karena itu, kita minta pemerintah daerah mempelajari kondisi ini. jika terbukti ada yang bermain tentunya harus diberikan sanksi,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini. (ags)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Berdirinya Perwakilan Bank Bengkulu di Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi