jpnn.com - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin dicegah bepergian ke luar negeri.
Pencegahan dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan Sahbirin Noor jadi tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
BACA JUGA: Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
"Gubernur Kalsel sudah dicegah ke luar negeri per tanggal 7 Oktober 2024," kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Larangan itu diberlakukan penyidik KPK karena keberadaan Sahbirin Noor diperlukan saat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Jokowi Unggah 2 Foto Bareng Prabowo, Konon Inilah yang Dibicarakan
Larangan ke luar negeri tersebut berlaku untuk enam bulan dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan.
KPK pada Selasa (8/10) menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.
BACA JUGA: Naomi yang Hilang di Gunung Slamet Ditemukan Selamat, Alhamdulillah
Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan.
Tersangka lainnya ialah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.
Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.
Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar.
Lalu ada pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.
Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.
Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam