jpnn.com, JAKARTA - Satlak Prima yang berwenang sebagai pemegang kebijakan pelatnas cabor prioritas Asian Games 2018 masih menjalankan tugasnya. Namun, masa depan underbone Kemenpora dalam menjalankan pelatnas elit itu terancam.
Hal ini terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada saat hitung mundur Asian Paragames 2018. JK berharap adanya efisiensi dalam birokrasi pemerintahan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pelatnas sepanjang 2017 ini terkendala banyak hal.
BACA JUGA: Ajukan 17 Atlet ke Satlak Prima, Pelatnas Mulai Oktober Ini
Mulai dari telat pembayaran gaji, akomodasi hingga persetujuan anggaran training camp ataupun try out ke luar negeri. Sesmenpora, Gatot S.Dewa Broto menerangkan bahwa pihaknya sudah mengkaji untuk membubarkan Satlak Prima secara kelembagaan. ”Ini untuk mempercepat proses birokrasi,” sebutnya.
Menurut Gatot, selanjutnya, untuk penanggung jawab pelatnas elit akan dikembalikan kepada Pengurus Besar cabor masing-masing. “Nanti kami juga bakal berkoordinasi dengan KONI Pusat,” imbuhnya.
BACA JUGA: Menko PMK: Indonesia Fokus Raih Prestasi Lebih Baik di 2018
Namun, sekali lagi, langkah tersebut tidak akan berjalan cepat. Sebab, pencabutan kewenangan Satlak Prima hanya bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tugas kerja Satlak Prima saat ini diperkuat melalui Perpres 15/2016.
Untuk itu, Menpora Imam Nahrawi menerangkan bahwa Satlak Prima masih akan bertugas seperti sebelumnya. ”Apalagi pelatnas sudah mulai per 1 Oktober kemarin,” katanya.
BACA JUGA: Indonesia Harus Perbaiki Peringkat di Asian Para Games 2018
Terkait masa depan Satlak Prima, Imam menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat Negara untuk melakukan pengkajian. “Yang jelas Prima tetap jalan seperti Perpres 15/2016,” ucapnya. (nap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Pelatnas untuk Atlet 20 Cabor Prioritas
Redaktur & Reporter : Adek