jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengatakan dikotomi calon menteri berlatar belakang profesional dengan partai politik sudah tidak relevan lagi.
Pangi menegaskan banyak kader partai juga profesional bahkan ahli di bidangnya. Hanya saja, Pangi mengingatkan untuk mengisi pos jaksa agung, serta menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM), sebaiknya bukan kader atau pernah mengurus partai.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Jangan Pilih Menteri Muda karena Kekuatan Bapaknya
Menurut dia, kalau Jokowi benar-benar ingin memperbaiki hukum dan menegakkan keadilan, maka harus memilih yang murni pejabat karier yang tidak pernah berafiliasi dengan partai politik.
"Kalau kader partai atau pernah menjadi pengurus partai, gen peran politik cenderung lebih kuat dari gen hukum di dalam melakukan penegakan hukum," kata Pangi, Senin (29/7).
BACA JUGA: Nama Menteri dari PDIP Sudah Ada di Kantong Bu Mega, Tinggal Diserahkan
Menurut Pangi, bisa saja Jokowi tetap mengakomodasi kepentingan partai di kabinet seperti sebelumnya. "Namun pada saat yang sama Jokowi juga bisa mewujudkan kabinet ahli," tegas pengamat politik yang karib disapa Ipang itu.
BACA JUGA: Prabowo Siap Meracik Sendiri Menu Spesial untuk Megawati
BACA JUGA: Ditanya soal Penyusunan Kabinet, Jawaban Jokowi Mengejutkan
Lebih lanjut Pangi mengingatkan, sesuai dengan tantangan beratnya beban Jokowi lima tahun ke depan, maka presiden harus mampu membaca dengan cepat perubahan dan kebutuhan dunia yang terus bergerak dinamis. Menurut dia, wajar saja ada keinginan Jokowi untuk membentuk kementerian baru, karena tantangan dan kebutuhan yang berbeda.
"Jokowi saya haqul yakin pandai membaca situasi dan perubahan yang begitu cepat ini, dibutuhkan sentuhan kepemimpinan yang mengerti dan bergerak cepat menjawab kebutuhan," jelasnya.
Dia mengatakan, periode kedua harus diakui agak lebih berat dibanding periode pertama. Karena itu, Pangi mengingatkan, Jokowi harus pandai dan mahir mencari pembantu yang punya kapasitas, mau bagadang, mampu mengimbangi kerja presiden.
"Tahu dan paham dengan cepat keinginan dan maunya presiden dalam rangka memenuhi janji politik dan menyelaraskan dengan visi misi presiden," tuntas Pangi. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Memang Masih Punya Hak Politik, Tetapi PA 212 Siap Mengadangnya
Redaktur & Reporter : Boy