jpnn.com - Nayyab Ali tidak sabar menantikan 25 Juli. Hari itu harapannya untuk menjadi politikus Pakistan dipertaruhkan lewat pemilihan umum (pemilu). Jika sukses, dia akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat hijra alias kaum transgender.
’’Saya sadar, tanpa kekuatan politik dan tanpa menjadi bagian dari lembaga pemerintahan, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hak-hak Anda di negeri ini,’’ kata Ali sebagaimana dilansir BBC, Jumat (20/7).
BACA JUGA: Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Begini Reaksi PAN
Ali memang beda. Dengan terbuka, dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang transgender. Karena itu, dalam kampanyenya, dia mengusung program-program yang berpihak kepada kaumnya.
Di Pakistan, kaum hijra terpinggirkan. Hak-hak mereka tidak diakui sebagaimana warga negara perempuan maupun laki-laki. Dan, Ali merasa sudah terlalu lama diam.
BACA JUGA: Survei: DPR 2019-2024 Milik Pendukung Jokowi
Kini tiba waktunya bagi dia dan kaumnya untuk membela hak-hak mereka lewat jalur politik. Dia ingin menjadi legislator yang mengubah nasib kaumnya.
Sepanjang hidupnya Ali akrab dengan kesepian. Diusir dari rumah saat berusia 13 tahun membuat sosok yang terlahir sebagai lelaki bernama Muhammad Arslan itu terbiasa memperjuangkan haknya sendirian.
BACA JUGA: PAN Targetkan Perolehan Kursi Naik Enam Kali Lipat
’’Kehidupan kaum transgender memang penuh dengan kesedihan. Itu membuat saya tidak punya kenangan manis tentang masa kecil,’’ katanya kepada Tubelight.pk.
Ali meninggalkan rumah dengan diiringi olok-olok keluarga dan sanak saudara. Remaja asal Okara, Provinsi Punjab, Pakistan, tersebut dianggap aib.
Gara-garanya, dia kemayu. Bukan hanya serangan mental, dia juga kerap menjadi sasaran tindak kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Termasuk pelecehan seksual.
Kehidupan Ali mencerminkan penderitaan kaum hijra di Pakistan. Mereka justru sering diperlakukan tidak hormat oleh orang-orang dekatnya. Bahkan, Ali menjadi korban penyiraman air keras oleh mantan pacarnya. Tetapi, itu tidak membuat tokoh yang mengidolakan Bapak Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah tersebut putus asa.
Sebaliknya, Ali malah menjadi lebih gigih. Sampai-sampai dia didaulat sebagai ketua All Pakistan Transgender Election Network (APTEN). Dalam komunitas tersebut, Ali sadar bahwa kaumnya tidak mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat.
Tidak ada pekerjaan yang layak bagi kaumnya. Itu membuat para hijra terpaksa bekerja di bidang hiburan. Entah menjadi penari atau penjaja layanan seksual.
Ali tidak mau melestarikan citra buruk yang kadung melekat itu. Karena itu, kendati sulit, dia menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Tentu saja, semua itu terwujud berkat dukungan orang lain. Bagi Ali, pahlawannya adalah sang guru (sebutan untuk transgender senior yang menampung para juniornya).
Dalam konotasi negatif, guru adalah mucikari. Tetapi, tidak semua guru demikian. Contohnya, guru yang menjadi panutan Ali. Sang guru mengizinkan Ali tetap bersekolah tanpa harus mencari uang sebagai penari atau pekerja seks.
’’Saya punya banyak guru. Termasuk Shahid Rasheed yang memberi saya pendidikan gratis,’’ jelas Ali. Dengan penuh perjuangan, dia akhirnya lulus dari Universitas Punjab. Setelah lulus, dia menjadi aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaumnya.
Tahun ini Ali bertekad untuk duduk di parlemen. Dari sana dia yakin bakal bisa mengubah nasib kaumnya. Bukan hanya satu atau dua orang, tetapi seluruh transgender di Pakistan.
Karena itu, bersama tiga kandidat transgender yang lain, Ali berusaha mendapatkan tempat di lembaga pembuat undang-undang tersebut.
Di mata dunia, Pakistan dinilai sebagai salah satu negara yang membuka tangannya kepada kaum transgender. Sejak 2009, pengadilan tinggi menyediakan kolom seksualitas tersendiri bagi transgender. Tahun lalu paspor untuk kaum hijrah mulai diterbitkan. Bahkan, Mei lalu undang-undang perlindungan kaum minoritas tersebut disahkan.
Namun, Ali merasa masih banyak ketidakadilan yang diterima kaumnya. Padahal, baginya, transgender adalah nama lain toleransi. Karena itu, undang-undang yang ramah transgender adalah regulasi yang sarat toleransi. ’’Satu-satunya solusi ialah ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang itu,’’ tandasnya. (bil/c4/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diusung PDIP, Kapitra Ampera: Apa Saya Cebong?
Redaktur & Reporter : Adil