"Tahun 2008, proyek Hambalang pertama kali disurati oleh BPK agar tidak dijalankan jika sertifikatnya belum selesai. Di situlah peran Anas memanggil Ignatius Mulyono dan memerintahkan dia memanggil pak Djoyo Winot (Kepala BPK). Setelah Anas ketemu Djoyo, (tiba-tiba) satu minggu setelah itu sertifikat selesai. Itu peran Anas," ujar Nazaruddin pada wartawan di KPK, Rabu (7/11) malam.
Setelah sertifikat selesai, kata Nazaruddin, Sesmenpora Wafid melapor Anas. Namun, saat itu masalah belum usai dalam perencanaan proyek Hambalang. Di Kemenpora, kata Nazaruddin, semua pejabat eselon satu sedang dievaluasi sehingga tidak ada yang berani menjalankan proyek Hambalang dan program Menpora yang lain. Dalam hal ini Wafid meminta bantuan Anas agar dikomunikasikan. Ia meminta ada instruksi langsung dari Menpora supaya Wafid dapat komunikasi intens dengan Komisi X.
"Mas Anas lalu memanggil Mahyudin, saya, Angelina Sondak dan Mirwan Amir diperintahkan ketemu Andi Mallaranggeng. Terjadilah bulan Januari makan siang di Kemenpora. Waktu di Kemenpora, Mahyudin bilang ke Andi supaya program di Kemenpora berjalan dengan baik maka harus terkomunikasi intens antara komunikasi X dengan Menpora,"
Untuk memuluskan jalannya komunikasi intens itu, akhirnya dalam pertemuan itu dipilihlah Wafid sebagai perwakilan pejabat eselon I. "Angie bilang, pak Menpora, kalau eselon 1 tidak ada instruksi langsung dari bapak juga tidak akan jalan. Itu langsung pak Menpora dari meja makannya menelpon supaya Wafid ke ruangannya. Begitu pak Wafid naik ke lantai 10 dia dikenalin sama kami," sambung Nazaruddin.
Andi pun, tutur Nazaruddin, memberikan pilihan untuk Wafid. Jika ingin dianggap berhasil, Wafid harus berkomunikasi intens dengan Komisi Olahraga di DPR tersebut. Jika tidak namanya akan masuk dalam daftar evaluasi Menteri Andi.
"Saya menganggap tugas bapak berhasil kalau pak Wafid komunikasi intens sama komisi 10 khususnya sama ketua komisi bu Angie sama Mirwan. Kalau mereka ngeluh lagi, dan tidak ada komunikasi intens, maka bapak termasuk salah satu eselon satu yang saya evaluasi," tiru Nazar mengulang ucapan Andi pada Wafid.
Menurut Nazaruddin, Andi yang melakukan intervensi terhadap Wafid agar proyek Hambalang dijalankan. Hal itu dilakukannya pada Januari 2010."Yang harus dijalankan pak Wafid proyek nasional Hambalang, persiapan Sea Games, persiapan PON dan persiapan lapangan bermain olahraga di tingkat kabupaten," cetusnya.
Sementara itu, Anas dalam hal ini, kata Nazaruddin, mendapat gelontoran dana Rp 100 miliar. Uang itu dibagi tiga, Rp 50 miliar untuk Anas, Rp 10 miliar buat Mirwan dan Olly Dodokambey dan Rp 10 miliar untuk Mahyudin
"Ada 50 miliar buat Mukhayat dan 50 miliar buat Wafid dan 20 miliar untuk Menpora. Di komisi 10 yang paling bertanggung jawab pak Mahyudin karena anggaran Hambalang sengaja disimpan dan tidak dibahas di komisi. Itu hanya ditanda tangani Mahyudin dengan pimpinan yang lain. Dia yang mengamankan," papar Nazar.
Namun, meski ada banyak nama di proyek Hambalang yang disebut Nazaruddin ternyata tak semua nama ada di hasil audit investigasi BPK. "Sebenarnya semua sudah lengkap. Ini BPK diintervensi, mungkin ketua KPK lupa berdoa," tutup Nazaruddin.(flo/jppnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Kucurkan Rp 4 Miliar Untuk Wakaf
Redaktur : Tim Redaksi