JAKARTA - Pakar Etika Politik Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Romo Franz Magnis Suseno menyatakan negara masih abaik atas keragaman agama. Menurutnya, peranan negara dalam mengurus dan mengelola keragaman tak sejalan dengan respon positif antara organisasi masyarakat.
"Saya tidak berpandangan positif terhadap peranan negara dalam mengurus keragaman bangsa. Terutama dalam hal penegakkan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap keragaman itu sendiri," kata Romo Franz Magnis Suseno, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (10/6).
Dia menyontohkan kasus Yasmin dan Villadelphia yang sudah punya ketetapan hukum tapi pemerintah tidak menjalankannya. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tersebut," tegas dia.
Berdasar dua kasus tersebut di atas menurut Romo Magnis, ada masalah dengan toleransi beragama di kalangan penyelenggara negara.
"Sementara hubungan kami dengan Islam NU dan Muhammadiyah harmonis. Kami menderita justru atas konflik yang terjadi di Indonesia Kawasan Timur. Dengan NU dan Muhammadiyah, kalau ada masalah kami langsung membicarakannya," ujar dia.
Demikian juga prilaku masyarakat yang ramai-ramai menghajar masjid Ahmadiyah. Menurut dia itu dilakukan oleh sekelompok massa bingung yang dihasut dan sesungguhnya massa bingung itu tak paham pula dengan Ahmadiyah. "Sementara negara membiarkan," tegasnya.
Terakhir dikatakannya, kehidupan antarumat beragama sesungguhnya tidak ada masalah. "Yang ada masalah itu peranan negara terhadap keberagaman," ungkap Romo Franz Magnis Suseno. (fas/jpnn)
"Saya tidak berpandangan positif terhadap peranan negara dalam mengurus keragaman bangsa. Terutama dalam hal penegakkan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap keragaman itu sendiri," kata Romo Franz Magnis Suseno, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (10/6).
Dia menyontohkan kasus Yasmin dan Villadelphia yang sudah punya ketetapan hukum tapi pemerintah tidak menjalankannya. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tersebut," tegas dia.
Berdasar dua kasus tersebut di atas menurut Romo Magnis, ada masalah dengan toleransi beragama di kalangan penyelenggara negara.
"Sementara hubungan kami dengan Islam NU dan Muhammadiyah harmonis. Kami menderita justru atas konflik yang terjadi di Indonesia Kawasan Timur. Dengan NU dan Muhammadiyah, kalau ada masalah kami langsung membicarakannya," ujar dia.
Demikian juga prilaku masyarakat yang ramai-ramai menghajar masjid Ahmadiyah. Menurut dia itu dilakukan oleh sekelompok massa bingung yang dihasut dan sesungguhnya massa bingung itu tak paham pula dengan Ahmadiyah. "Sementara negara membiarkan," tegasnya.
Terakhir dikatakannya, kehidupan antarumat beragama sesungguhnya tidak ada masalah. "Yang ada masalah itu peranan negara terhadap keberagaman," ungkap Romo Franz Magnis Suseno. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eva: Pengganti tidak Boleh Merusak Citra Taufiq
Redaktur : Tim Redaksi