jpnn.com, PAPUA - Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan sejauh ini pembangunan di Papua masih on the track, lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.
Program dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga terus dilakukan secara cepat karena akan berakhir pada 2021.
BACA JUGA: Yorrys: Masyarakat Harus Mewaspadai Kelompok yang Manfaatkan Isu Rasialisme Papua
Dengan persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional) misalnya, pemerintah membangun venue-venue berkelas dunia. Pembangunan infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.
“Pembangunan di Papua butuh percepatan. Kami kerjakan secara holistik, menuju kearah keadilan sosial di tanah Papua. Kami ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomui lokal,” ujar Wawan dalam webinar berjudul 'Menakar Masa Depan Papua',” Minggu (14/6).
BACA JUGA: Dukung Papua Maju, Bea Cukai Jayapura Rangkul Pemerintah Provinsi
Karena itu, pihaknya selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua.
"Kami sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnya,” sambung Wawan.
BACA JUGA: Intip Strategi BRI Dalam Hadapi New Normal
Hal yang paling penting dari pembangunan di Papua menurut Wawan adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua (OAP). Dia menilai kini kemampuan dan kreativitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat berkembang.
Salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni, Raja Ampat yang terkenal di dunia. Hal ini menurutnya berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot dan menjadikan Papua bukan lagi daerah yang tertinggal.
“Pemuda-pemuda Papua menunjukkan punya masa depan yang cemerlang. Di Sekolah Intelijen Negara, anak-anak Papua bagus-bagus, IQ nya di atas rata-rata. Taruna-taruna Papua dikirim ke luar negeri karena prestasinya yang bagus. Maka, ke depan kita jangan lagi berfikir hanya pemuda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi yang mendominasi (kemampuannya),” tutur Wawan.
Wawan melihat peluang pemuda-pemuda Papua menjadi pemimpin masa depan Indonesia sangat besar.
“Lihat Obama (mantan Presiden Amerika), dia Afro-Amerika, bisa jadi Presiden. Suatu saat nanti anak-anak Papua bisa jadi presiden. Kita berkompetisi saja. Tidak ada yang tidak mungkin," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, tokoh Pemuda Papua yang juga Anggota DPRD Papua, Boy Markus Dawir menilai kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI adalah pemuda-pemuda yang merasakan ketidakadilan dari negara.
Misalnya diskriminasi dalam penerimaan ASN, TNI/Polri, atau sekolah kedinasan lainnya termasuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Paradigma diskriminatif yang seperti ini menurutnya harus diubah dan tidak boleh lagi terjadi di Papua.
“Bagi saya memang negara harus hadir untuk bagaimana bisa merubah maindset pemuda-pemuda Papua. Ini masalah kita bagaimana mengawal NKRI di Papua ke depan,” terangnya.
Sementara, akademisi dari FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mariyah menekankan agar permasalahan di Papua segera diselesaikan dengan cara dialog dengan pendekatan persuasif, bukan dengan pendekatan kekuasaan.
“Menyelesaikan masalah di Papua itu harus duduk bareng. Dengarkan apa mau kelompok-kelompok yang punya aspirasi, harus dengan pendekatan nilai. Menyelesaikan permasalahan di Papua tidak bisa dengan pendekatan kekuasaan, dengan angkat senjata,” tegas Chusnul.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy