jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah melobi Arab Saudi terkait kepastian pelaksanaan umrah secara resmi.
Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu.
BACA JUGA: LaNyalla: Amendemen Harus Jadi Momentum Penguatan DPD RI
Sayangnya, jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin.
"Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," kata LaNyalla, Sabtu (25/9).
BACA JUGA: LaNyalla Beberkan Alasan DPD RI Mendukung Amendemen Konstitusi
LaNyalla menilai sinergitas kementerian terkait juga diperlukan.
Hal itu karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA: Kantor DPD Taruna Merah Putih Jabar Akan Diresmikan Minggu Ini
"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ungkap LaNyalla.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna.
Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.
"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kami mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tutur Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla menyebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dia optimistis Arab Saudi mempertimbangkan permintaan Indonesia. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik.
"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," ucap dia.(jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia