Humphrey Djemat, mantan juru bicara Satgas Penanganan TKI dari hukuman mati, mengatakan negosiasi dibuka kembali secara keroyokan. "Mantan ketua satgas Pak Maftuh Basyuni sekarang sudah di Arab Saudi untuk membuka kembali meja negosiasi," katanya Minggu (10/12).
Selain melibatkan Maftuh, negosiasi uang diyat untuk TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, itu melibatkan Dubes RI di Riyadh dan lawyer tetap Indonesia di Arab Saudi. Sebelum kembali bernegosiasi dengan keluarga korban, tim dari Indonesia menghadap Gubernur Gaseem Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz al Saud. "Pembicaraan dengan Gubernur sudah dimulai," katanya.
Dalam pertemuan itu, pihak Indonesia meminta tolong gubernur ikut bernegosiasi dengan keluarga korban untuk meringankan diyat. Sebab, gubernur diyakini memiliki pengaruh kuat. Selain itu, gubernur juga memiliki ikatan saudara dengan keluarga korban.
Seperti diwartakan, keluarga korban meminta uang diyat 7 juta riyal (sekitar Rp 21 miliar). Jika negosiasi gagal, uang diyat itu adalah rekor terbesar yang harus ditanggung pemerintah RI. Jika pemerintah tak punya dana, uang diyat bisa diupayakan konsorsium asuransi TKI.
Humprey mengatakan, langkah Gubernur Gaseem cukup cepat. Dia kini sudah turun tangan membujuk pihak keluarga untuk mengurangi diyat. "Sampai sekarang proses ini masih berlangsung," katanya. Dia mengatakan, nominal diyat seratus persen ditetapkan keluarga korban. Pemerintah Arab Saudi hanya membantu jika ada ketidaksepakatan besaran diyat. "Jadi bukan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan diyat," pungkasnya. (wan/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa Fisik e-KTP tak Banyak Berubah
Redaktur : Tim Redaksi