JAKARTA - Berbagai kelompok nelayan di Pesisir Selatan Provinsi Gorontalo menyesalkan penghapusan anggaran pengadaan perahu (ketinting) dalam APBN 2016. Penghapusan dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah pusat tidak paham kebutuhan riil nelayan di Gorontalo.
Hal tersebut dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hj Rahmijati Jahja, Sabtu (28/11), sebagaimana terungkap dalam laporan hasil kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo.
"Masyarakat nelayan di Pesisir Selatan Gorontalo minta penghapusan komponen pengadaan ketiting di APBN ditinjau kembali dan disesuaikan kebutuhan daerah," kata Rahmijati Jahja.
Dia jelaskan, nelayan di Gorontalo sebetulnya butuh ketiting dengan mesin 9 PK karena sangat efisien dan menguntungkan para nelayan.
Kalau nelayan mengoperasikan kapal nelayan dengan kapasitas 30 gross ton (GT) sebagaimana yang ditetapkan dalam pagu APBN 2016 ujar Rahmijati, dinilai nelayan tidak efisien karena biaya operasional sangat boros.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu nelayan di Pesisir Selatan Gorontalo, sebaiknya meniru kebijakan Pemprov Gorontalo mengadakan kapal motor 3,5 GT yang dilengkapi dengan listrik tenaga surya. Ini lebih cepat dan efisien mendorong kemandirian nelayan," pungkas Rahmijati Jahja.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pengusaha Langgar PP 78 Tahun 2015 Bakal Disanksi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tingkatkan Kinerja, Kemenhub Siap Keluarkan Rp572,54 miliar
Redaktur : Tim Redaksi