Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, Mahyudin Ahmad, S.Ip mengemukakan, ada satu unit kapal tangkap yang telah dikembalikan lagi kepada pihak pemerintah provinsi dengan kapasitas 30 GT. "Karena biaya operasional untuk kapal tersebut cukuplah tinggi, sehingga masyarakat atau pun kelompok tersebut mengembalikannya. Meski demikian, kapal tersebut sudah dipergunakan untuk beberapa bulan oleh kelompok nelayan. Namun jika sudah ada yang bisa mengelolanya dengan baik, maka tentu akan diminta lagi ke provinsi," ungkapnya.
Hal senada pula ditambahkan Kabid Perikanan Tangkap Ir. Amrin Umar. Dikatakannya, kelompok yang mendapatkan bantuan kapal tersebut yakni kelompok Tuna Perkasa, di Kecamatan Marisa. Mereka mendapatkan satu unit kapal dengan kapasitas 30 GT. Sementara kelompok yang mengelola kapal tersebut masih merupakan nelayan biasa, jadi untuk operasional yang mereka pergunakan cukup tinggi. Operasional itu sendiri bukan hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) saja, akan tetapi konsumsi atau alat-alat lainnya.
"Mereka yang melaut ini bukan hanya sehari saja, akan tetapi bisa berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu, jika ada yang memiliki anggaran untuk operasional ini, maka kapal tersebut akan diminta lagi ke pemerintah provinsi. Artinya, agar kapal ini tidak rusak, maka dikembalikan lagi ke provinsi," tandasnya.
Hal ini pula terungkap pada rapat evaluasi yang digelar antara Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Selasa (4/9). Ketua Komisi II Sudirman Hinta, mengatakan, sesuai hasil temuan di lapangan beberapa waktu lalu, kapal tersebut ternyata hanya dikontrakkan oleh nelayan kepada pihak lain.
Sehingga, berbuntut pada proses penarikan.
Untuk itu, kata Sudriman Hinta, kedepan pengawasan di lapangan harus diintensifkan. Penerima bantuan harus didata terlebih dahulu, sehingga bantuan tersebut banr-benar digunakan dengan baik untuk menunjang kegiatan nelayan. "Bagi nelayan kalangan bawah, memang cukup berat menggunakan kapal besar, karena otomatis biaya produksinya tinggi. Kedepan , ini harus jadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Gorontalo," tandas Sudirman.
Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi II Hidayat Bouty. Menurut Hidayat, jika memang nelayan tak mampu menggunakan kapal besar karena biaya operional yang tinggi, maka penerima kapal harus diselski secara ketat. Artinya, untuk penerima kapal besar adalah nelayan yang selama ini sudah memiliki modal besar. Sementara untuk nelayan kelas menengah kebawah, diberikan saja fasilitas berupa katintin dan lain sebagainya, sehingga bantuan itu dapat difungsikan dengan baik tidka mubazir dan tidak disalahgunakan. (idm/kif)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengikut Aliran Sesat Diserbu Warga
Redaktur : Tim Redaksi