jpnn.com, JAKARTA - Ribuan nelayan mengepung Istana hari ini untuk menyampaikan penderitaan yang mereka alami akibat sejumlah kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Kebijakan Susi, dianggap tidak mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, khususnya para nelayan. Bahkan Susi tak pernah mau kompromi dan musyawarah dengan nelayan, sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya.
BACA JUGA: Besok, Aliansi Nelayan Indonesia Bakal Kepung Istana
Menyikapi aksi tersebut, Anggota DPR Daniel Johan telah memfasilitasi nelayan untuk berdialog dengan pemerintah.
"Sudah hampir tiga tahun kami lakukan, namun belum ada solusi," ujar Daniel.
BACA JUGA: Menteri Susi: Di mana Kedaulatan Kita Kalau Kapal Dikuasai Ribuan Orang Asing?
Karenanya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini berharap agar segera dilakukan dialog terbuka dengan pemerintah.
"Segera lakukan dialog sebelum rakyat marah, karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa jalan keluar," ungkap Daniel asal Fraksi PKB ini.
BACA JUGA: Bu Susi Temperamental, Pegawai KKP Pasti Pernah Merasa Jengkel
Kebijakan KKP menurut Daniel sangat merugikan kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tidak perlu, membebani pemerintah, membuat nelayan dan perikanan nasional bangkrut.
"Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ribuan nelayan turun ke jalan. Sebelumnya nelayan tidak pernah aksi. Itu tandanya persoalan sudah sangat serius. Segera cabut demi menjaga kepercayaan rakyat," papar Daniel.
Jalan keluar yang baik menurutnya, Komisi IV mendorong segera dilakukan dialog dan dibentuk Tim Independen Terpadu yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan stakeholder lainnya untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai fakta dan data lapangan.
"Dari Tim ini kami hasilkan kebijakan yang mampu membuat nelayan dan perikanan nasional jaya, bukannya hancur lebur seperti saat ini," tegas Daniel.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nilai Tukar Nelayan Tangkap Melambung di Era Jokowi
Redaktur & Reporter : Yessy