jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Yussuf Solichien menyatakan percuma jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) teriak-teriak bahwa nelayan Indonesia siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Menurut Yussuf Solichien, 72,2 persen nelayan Indonesia tidak berpendidikan. "Percuma juga presiden teriak-teriak nelayan Indonesia siap menghadapi MEA. Sebab, sebanyak 72,2 persen nelayan Indonesia tidak berpendidikan," kata Yussuf Solichien, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/3).
BACA JUGA: Ketua MPG Bingung dengan Surat Menkumham
Selain mayoritas tidak berpendidikan lanjutnya, nelayan Indonesia juga secara terus-menerus mendapat perlakuan diskriminatif dari dunia perbankan milik pemerintah.
Contohnya kata dia, dari lapisan ekonomi mana saja masyarakat itu berasal, yang namanya fasilitas kredit motor dalam hitungan jam bisa dicairkan oleh bank-bank BUMN.
BACA JUGA: Digoda Senator Australia, PBNU Kukuh Dukung Duo Bali Nine Didor
"Sementara nelayan yang punya aset seperti kapal atau perahu bermesin penangkap ikan tidak diberi fasilitas kredit. Mestinya aset nelayan bisa diterima bank sebagai agunan," tegasnya.
Dia jelaskan, dari sisi pemerintah sesungguhnya tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membantu nelayan. Masalahnya ujar Solichien, pemerintah ini tidak punya kemauan. Kalau kemampuan sebetulnya sangat besat.
BACA JUGA: Kejagung Garap Lima Saksi Kasus BKKBN
"Jangan di Indonesia, di Amerika Serikat, Australia dan China yang namanya nelayan masih disubsidi negara sampai 50 persen," tegasnya.
Selain itu, dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang terlalu banyak membuat larangan ketimbang dari yang dibolehkan untuk nelayan. "Karena itu, RUU tentang Perlindungan Nelayan yang saat ini tengah dibahas DPR, harus memprioritaskan berbagai kemudahan untuk nelayan. Jangan memperbanyak larangan," katanya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Austria Ingatkan Indonesia Lebih Perhatikan Museum Affandi
Redaktur : Tim Redaksi