jpnn.com - JAKARTA - Para nelayan tradisional mengeluh dan protes terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan yang dinilai memberatkan nelayan seperti rencana pembatasan pembelian solar bagi nelayan dan larangan penangkapan lobster dan kepiting pada ukuran tertentu.
Keluhan ini disampaikan Ketua Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
BACA JUGA: Dubes Belanda Ditarik, Kerjasama Tetap Jalan
"Tadi saya menyampaikan keluhan nelayan tradisional soal larangan menangkap rajungan dan kepiting bertelur, ukuran dan segala macam, menteri itu (Susi) tidak mengerti persis kalau nelayan direpotkan soal ukuran tangkapan ikan," katanya usai RPD.
Nelayan asal Indramayu ini mengaku khawatir kebijakan-kebijakan KKP yang ditelurkan Menteri Susi nantinya justeru merugikan dan menyengsarakan nelayan. Kondisi ini juga sudah disampaikan serikat nelayan kepada KKP.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Siap Bangun Kawasan Real Estate di Sorong
"Kita laporkan ke kementerian betapa repotnya. Untuk cari makan saja dari hasil melaut repot apalagi dibuat peraturan seperti itu," ungkapnya.
Senada dengan Kajidin, serikat nelayan dari Front Nelayan Bersatu, Bambang, menilai bagi orang awam, mungkin Susi sangat populer, namun di mata nelayan, kebijakannya banyak yang menyengsarakan.
BACA JUGA: Frekuensi Siaran MNC TV Harus Dikembalikan ke PT CTPI
"Di sisi orang yang non perikanan, kebijakan bu Susi ini bagus, menimbulkan rasa patriotisme dn sebagainya ini bagus. Tapi bagi kami kebijakan-kebijakan ini sangat bersingunggungan dengan keberlangsungan hidup kami dan ini jelek," ujarnya.
Karena itu nelayan meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pencopotan Rini dari jabatannya bila tidak pro terhadap nelayan kecil. Apalagi aspirasi yang sudah disampaikan ke KKP sampai saat ini tidak digubris oleh Menteri Susi.
"Dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kita menyarankan kepada bapak Presiden untuk mengganti menteri ini, karena kita minta waktu ibu menteri untuk berdialog tapi tidak memberikan waktu hingga Permen keluar," pintanya.
Keluhan para nelayan ini ditanggapi anggota Komisi IV DPR, Ono Surono. Dia berjanji akan memperjuangkan nasib nelayan. Ia mendukung kebijakan KKP yang memberatkan nelayan agar dikaji ulang.
"Terlepas dari direvisi atau tidak, pemerintah harus mengkaji secara komprehensif akibat dari Permen itu. Apabila kebijakan itu memunculkan masalah baru, maka wajib dievaluasi," sebutnya. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Sekarat Tak Layak Dapat Suntikan PMN
Redaktur : Tim Redaksi