jpnn.com, YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat (22/9) bahwa Palestina seharusnya tidak memiliki hak untuk memveto perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab.
"Lebih banyak perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab akan semakin meningkatkan harapan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Netanyahu dalam pidatonya pada sidang ke-78 Majelis Umum PBB.
BACA JUGA: Warga Sipil Israel Serentak Serang Properti Palestina di Berbagai Lokasi
Akan tetapi, kata Netanyahu, tidak berarti bahwa Palestina perlu diberi "kekuasaan veto" soal negara-negara Arab menjalin hubungan dengan Israel.
"Perjanjian Abraham menandai dimulainya era perdamaian baru," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Israel "ada di titik puncak terobosan yang lebih dramatis, yakni perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi."
BACA JUGA: Jadi Wakil Presiden Sidang Parlemen OKI, Fadli Zon Terus Suarakan Isu Palestina
Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian semacam itu akan membantu mengakhiri konflik Arab-Israel, mendorong negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Selain itu, ujarnya, langkah tersebut akan meningkatkan masa depan perdamaian dengan Palestina serta mendorong rekonsiliasi yang lebih luas antara Yudaisme dan Islam, Yerusalem dan Mekkah.
BACA JUGA: Brutal! Israel Ratakan 80 Persen Rumah di Kota Palestina Ini
"Ini semua adalah berkah yang luar biasa," katanya.
Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel mengalami kebuntuan sejak April 2014 lantaran Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan permukiman dan membebaskan tahanan Palestina.
Mereka juga menghindari solusi dua negara.
Lebih dari 140 pemimpin dan perwakilan dunia berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum tahun ini, yang berlangsung sejak Selasa (19/9). (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif