jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Kemenko Perekononomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Edi Prio Pambudi mengatakan, pemerintah terus melakukan kajian mendalam perihal pemberlakuan tatanan hidup baru atau new normal.
Keputusan ini tentu tidak sekadar melonggarkan, tetapi penuh dengan syarat dan perhituang risiko yang matang.
BACA JUGA: 5 Langkah Mengatur Keuangan saat New Normal
“Sekarang kita lagi dalam proses berjalan. Paling utama mengikuti perkembangan di masyarakat, apakah masyarakat itu bisa untuk diajak berubah dalam hal perilaku supaya kasus (COVID-19) ini menurun,” kata Edi Prio Pambudi dalam diskusi virtual Indonesia Podcast Show 4 yang diselenggarakan oleh Radio Online Pemuda FM bertema ‘New Normal Cara Efektif Membangkitkan Ekonomi’, Kamis (25/6).
Edi mengungkapkan, adanya penambahan kasus relevan dengan adanya peningkatan kapasitas dari sisi pemeriksaan. Sebab, memang sudah ditargetjan pemeriksaan tersebut harus mencakup luas.
BACA JUGA: DPR: Perlu Genjot Tingkat Konsumsi dengan Penerapan New Normal
Tujuannya, lanjut Edi, menemukan orang-orang yang terinfeksi kemudian diambil langkah secepatnya supaya menghindari penyebaran.
“Kami juga menjaga jangan sampai karena makin lama kegiatan usaha dihentikan, kemudian menimbulkan ketidakpastian. Ini nanti bisa panjang aksesnya,” tutur Edi.
BACA JUGA: Strategi Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi, Pemerintah Harus Maksimalkan Peluang Relokasi Investasi
Ia pun khawatir akan ada pergerakan sosial sebagai imbas dari ekonomi yang kian terpuruk. Untuk itu, pemerintah melalui gugus tugas terus memantau perkembangannya.
“Kami akan coba, jangan sampai kemudian pada saat mulai pulih lagi tetapi ternyata ada masalah dengan kegiatan usaha. Karena tiga bulan (usaha) ditutup itu tidak mudah. Nah, inilah yang kemudian dilakukan secara simultan, secara pararel, bersamaan dan kemudian kita evaliasi. Jangan lupa, proses evaluasi ini terus berjalan,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB Fathan Subkhi menambahkan, pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk segera menggerakan sektor riil.
Menurutnya, lahirnya Perppu yang disetujui oleh DPR sebagai itikad baik agar pandemi segara berlalu.
"Langkah-langkah strategis harus segara diambil oleh pemerintah, agar tidak terjadi kemerosotan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan stimulus perekonomian Rp 908 triliun. Kami DPR memberikan catatan-catatan penting," kata Fathan.
Fathan menilai saat ini tidak bisa berbicara soal COVID-19 jika ekonomi melemah. Pemerintah harus cepat, karena jika terlambat maka ekonomi akan memburuk.
"New Normal ini sebagai salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi baik sektor riil dan beberapa sektor-sektor lain. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat," pungkasnya.(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh