JAKARTA - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengalihkan anggaran subsidi RSBI dalam APBN 2013 menjadi dana hibah, dianggap sebagai akal-akalan saja. Namun, Nuh tetap pada pendiriannya.
Hanya diakui Nuh, pengalihan itu memang bukan-bukan satunya solusi karena masih akan ada alternatif lain.
"Kan sudah dianggarkan untuk pengembangan RSBI. Karena dihapus, nanti dialihkan jadi hibah kompetisi. Silakan sekolah-sekolah yang punya program bagus, potensi bagus berkompetisi mendapatkannya. Baik sekolah swasta maupun negeri," kata Mohammad Nuh di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1).
Mengenai regulasinya, Nuh menganggap tidak sulit dan akan segera diatur. Justru yang sulit itu menurutnya jika tidak ada anggaran. Saat dikonfirmasi mengenai kabar bahwa DPR membintangi anggaran RSBI pascaputusan MK membatalkan pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, Nuh tegas menjawab bahwa anggaran itu belum dibintangi.
"Bagaimana dibintangi, waktu kita ngajukan kan RSBI masih hidup," ujar Nuh. Apakah nanti harus ada persetujuan DPR untuk penghalihan anggaran RSBI jadi dana hibah? "Oh itu (di DPR) teknisnya mudah," tutupnya.
Sebelumnya Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan mencium upaya pemerintah mengakali RSBI dalam wajah lain melalui penyelenggaraan SKM (Sekolah Berkategori Mandiri) pengganti RSBI yang telah dihapus oleh putusan MK pada tanggal 8 Januari 2013.
Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI menjadi dana hibah kompetisi. Dua kebijakan Mendikbud ini, menurut Koalisi, jelas bertentangan dengan semangat putusan MK yang menyatakan bahwa R/SBI bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi karena prinsip dan semangat penyelenggaran (R)SBI bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, penyelenggaran SKM yang akan didukung oleh dana hibah kompetisi jelas bertentang andengan semangat tersebut karena akan menimbulkan diskriminasi dikalangan sekolah maju dan terbelakang.(Fat/jpnn)
Hanya diakui Nuh, pengalihan itu memang bukan-bukan satunya solusi karena masih akan ada alternatif lain.
"Kan sudah dianggarkan untuk pengembangan RSBI. Karena dihapus, nanti dialihkan jadi hibah kompetisi. Silakan sekolah-sekolah yang punya program bagus, potensi bagus berkompetisi mendapatkannya. Baik sekolah swasta maupun negeri," kata Mohammad Nuh di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1).
Mengenai regulasinya, Nuh menganggap tidak sulit dan akan segera diatur. Justru yang sulit itu menurutnya jika tidak ada anggaran. Saat dikonfirmasi mengenai kabar bahwa DPR membintangi anggaran RSBI pascaputusan MK membatalkan pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, Nuh tegas menjawab bahwa anggaran itu belum dibintangi.
"Bagaimana dibintangi, waktu kita ngajukan kan RSBI masih hidup," ujar Nuh. Apakah nanti harus ada persetujuan DPR untuk penghalihan anggaran RSBI jadi dana hibah? "Oh itu (di DPR) teknisnya mudah," tutupnya.
Sebelumnya Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan mencium upaya pemerintah mengakali RSBI dalam wajah lain melalui penyelenggaraan SKM (Sekolah Berkategori Mandiri) pengganti RSBI yang telah dihapus oleh putusan MK pada tanggal 8 Januari 2013.
Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI menjadi dana hibah kompetisi. Dua kebijakan Mendikbud ini, menurut Koalisi, jelas bertentangan dengan semangat putusan MK yang menyatakan bahwa R/SBI bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi karena prinsip dan semangat penyelenggaran (R)SBI bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, penyelenggaran SKM yang akan didukung oleh dana hibah kompetisi jelas bertentang andengan semangat tersebut karena akan menimbulkan diskriminasi dikalangan sekolah maju dan terbelakang.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Nilai RSBI Ciptakan Kesenjangan
Redaktur : Tim Redaksi