jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah tancap gas menyelesaikan proyek penanganan banjir jelang musim hujan.
Proyek itu, seperti pengerukan sejumlah waduk hingga membangun sumur resapan di wilayah rawan banjir.
BACA JUGA: Anies Baswedan: Tanpa PSBB Ketat, Kasus Aktif Covid-19 Akan Capai 20.000
Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Pemprov DKI masih lamban dalam penanganan banjir.
Dia menilai Pemprov baru mulai menangani banjir saat banjir sudsh terjadi di sejumlah titik wilayah Jakarta.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sebut Jumlah Kasus Covid-19 Mulai Melandai Setelah PSBB
"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio dalam keterangannya, Senin (28/9).
"Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," lanjut dia.
BACA JUGA: Perpanjang PSBB, Anies Baswedan: Jakarta Telah Terkendali, tetapi Bodetabek Meningkat
Prasetio menambahkan, bahkan mitigasi banjir sudah tidak lagi menjadi program prioritas sejak beberapa tahun lalu. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.
Padahal permasalahan banjir merupakan hal utaman yang harus diselesaikan di Ibu Kota.
"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ujar Pras sapaan akrabnya.
Pras menganjurkan Pemprov DKI harus mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk penanganan banjir menjadi program prioritas.
"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," ujar Pras. (mcr1/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi