JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendesak pemerintah provinsi menyelesaikan penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan kabupaten/kota, sekitar Juni - Juli 2013. Selanjutnya, Agustus harus sudah diserahkan ke KemenPAN-RB untuk verifikasi dan validasi.
"Sebenarnya jadwal penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik kabupaten/kota sudah ditentukan pada awal Mei 2013. Namun masih molor juga, karena itu pemprov harus kerja cepat," tegas Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto dalam keterangan persnya, Selasa (4/6).
Diserahkannya penilaian kinerja layanan publik kabupaten/kota kepada pemprov, menurut Tasdik, karena pertimbangan efisiensi anggaran.
Bila KemenPAN-RB turun langsung ke seluruh kabupaten/kota, tentu tidak akan efektif dan efisien. Dia menyarankan dalam penilaian kinerja ini, tim penilai dari Pemprov cukup dua orang untuk mengantisipasi waktu dan anggaran, serta keseragaman dalam penilaian.
"Pemprov harus segera membentuk dan menyiapkan tim penilai. Kami minta agar mengikutsertakan anggota independen, seperti BPKP, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menjaga objektivitas penilaian," terangnya.
Kepada pemkab dan kemkot, Tasdik mengimbau agar tidak berpatokan menjadi juara saja, tapi harus fokus pada kesadaran dan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Daerah yang terbaik bisa menjadi contoh daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan publiknya. (Esy/jpnn)
"Sebenarnya jadwal penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik kabupaten/kota sudah ditentukan pada awal Mei 2013. Namun masih molor juga, karena itu pemprov harus kerja cepat," tegas Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto dalam keterangan persnya, Selasa (4/6).
Diserahkannya penilaian kinerja layanan publik kabupaten/kota kepada pemprov, menurut Tasdik, karena pertimbangan efisiensi anggaran.
Bila KemenPAN-RB turun langsung ke seluruh kabupaten/kota, tentu tidak akan efektif dan efisien. Dia menyarankan dalam penilaian kinerja ini, tim penilai dari Pemprov cukup dua orang untuk mengantisipasi waktu dan anggaran, serta keseragaman dalam penilaian.
"Pemprov harus segera membentuk dan menyiapkan tim penilai. Kami minta agar mengikutsertakan anggota independen, seperti BPKP, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menjaga objektivitas penilaian," terangnya.
Kepada pemkab dan kemkot, Tasdik mengimbau agar tidak berpatokan menjadi juara saja, tapi harus fokus pada kesadaran dan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Daerah yang terbaik bisa menjadi contoh daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan publiknya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Direktur Intelijen Ditjen Pajak
Redaktur : Tim Redaksi