Nilai Pemerintah Pusat Sengsarakan Rakyat, Anggota DPRD Riau Tolak Kenaikan BBM

Selasa, 13 September 2022 – 18:36 WIB
Demo mahasiswa meminta kenaikan BBM bersubsidi dibatalkan di Kantor DPRD Riau. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mendesak agar pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Desakan itu seiring dengan jeritan masyarakat yang disampaikan melalui aksi demo mahasiswa yang berlangsung sejak sepekan terakhir.

BACA JUGA: Dokumen Wajib untuk Mengambil BLT BBM, Catat, nih!

Desakan bertubi-tubi disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Riau agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan BBM.

“Iya demonstrasi secara sah diatur di undang-undang. Sebagai wadah atau ruang bagi masyarakat untuk bersuara atau menyuarakan pendapatnya,” kata Ade Hartati kepada JPNN.com Selasa (13/9).

BACA JUGA: Soal Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, KAMMI: Sosialisasikan Secara Masif

Politikus PAN itu mengatakab bahwa kenaikan BBM sangat berdampak kepada masyarakat kecil. Karena, akibat kenaikan ini inflasi semakin melonjak.

“Kenaikan harga BBM memang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat kecil karena memicu inflasi. Hal ini akan melemahkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

BACA JUGA: Pascakenaikan BBM, Pasar Makin Sepi, Apalagi Jika Zero ODOL Diterapkan, Pedagang Pusing

Menurut Ade jika daya beli masyarkat semakin lemah, maka, akan menimbulkan kemiskinan baru, khususnya di wilayah Provinsi Riau.

“Pemerintah harus menunda kenaikan harga BBM untuk memastikan terlebih dahulu bagaimana memproteksi rakyat kecil dari pengaruh kenaikan harga BBM,” ujar anak buah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di PAN tersebut.

Ade menyarankan agar pemerintah lebih memperketat pendistribusian BBM kepada masyarakat yang tepat. Dibandingkan harus menaikkan harga yang malah mempersulit masyarakat kecil.

“Pemerintah harus tegas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Karena hal ini disinyalir menjadi kebocoran keuangan negara,” bebernya.

Kenaikan justru tidak memberikan solusi kepada masyarkat. Sebab BBM bersubsidi lebih dinikmati para pengusaha besar dan nakal dan pengguna mobil atau kendaraan mewah.

“Hampir Rp 502 triliun APBN untuk subsidi BBM. Sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat,” tutupnya. (mcr36/jpnn)


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Rizki Ganda Marito

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler