jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan sistem perangkingan untuk mengisi formasi CPNS 2018 yang kosong, juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.
Legislator PKS ini meminta pelaksanaan kebijakan tersebut harus transparan supaya tidak menimbulkan protes dari jutaan peserta lainnya. Terlebih, ada yang khawatir muncul calo-calo CPNS.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Mencari CPNS Andal? Tapi Faktanya…
"Kalau memang itu mau dirangking ya sebaiknya setransparan mungkin. Berarti orang harus tahu dong saya rangking berapa, supaya tidak protes," ucap Fikri saat berbincang dengan JPNN, Kamis (15/11).
Bila pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sepihak dan prosesnya tertutup, maka tidak tertutup kemungkinan ada kecurigaan dari kalangan peserta seleksi. Dan itu jelas tidak baik.
BACA JUGA: Gaji CPNS Sudah Disiapkan, tapi Sedikit yang Lulus
"Sebaiknya pemerintah membuka saja (nilai SKD semua peserta), supaya tidak dituduh macam-macam. Supaya peserta juga paham, saya rangking sekian, jadi kalau memamg nilainya jauh di bawah ya enggak usah protes," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tak Penuhi Syarat Ikut Tes CPNS 2018, Silakan Daftar P3K
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cepat Atasi Masalah Tes CPNS
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam