jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan, belum diprosesnya Nomor Induk Pegawai atau NIP sekitar 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019, juga terganjal masalah fiskal.
“Ini persoalan dengan fiskal, perubahan anggaran di daerah itu juga tidak mudah seiring dengan pergantian para anggota DPRD. Pascapemilu kan di DPRD juga terjadi pergantian-pergantian," ucap Herman saat berbincang dengan JPNN, Rabu (18/9).
BACA JUGA: Honorer K2 Pimpinan Bhimma Siapkan Langkah Pamungkas demi Status PNS
Masalah itu, menurutnya berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah alias Perda tentang APBD. Sebab, anggaran untuk PPPK di masing-masing daerah harus ada nomenklaturnya.
"Itu harus diputuskan di dalam Perda, itu harus mengubah anggaran daerah. Sehingga prosesnya di ketersediaan anggaran yang harus ada keputusannya di Perda. Saya sudah tanya pemerintah begitu alasannya," jelas politikus Demokrat itu.
BACA JUGA: 4 Instruksi Penting Pimpinan Honorer K2 Jelang Rekrutmen CPNS dan PPPK
Herman menambahkan, anggaran untuk PPPK itu kabarnya merupakan slot untuk CPNS yang dialihkan kepada PPPK. Di sinilah diperlukan penyesuaian di daerah.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam