jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengatakan, yang disampaikan Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum berat sebelah saat debat capres Kamis (17/1) malam adalah fakta.
Ketidakadilan perlakuan hukum yang dicontohkan Prabowo juga fakta. Ada kepala desa di Jawa Timur yang mendukung capres 02 tersebut ditahan, sementara jika kepala daerah pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin, tidak apa-apa. Nah, Jokowi dalam sesi debat itu menyatakan Prabowo jangan menuduh.
BACA JUGA: 4 Momen yang Berkesan Buat Prabowo Subianto saat Debat Capres Edisi Perdana
"Pak Prabowo selalu bicara fakta. Kami dari awal antihoaks. Tentang adanya diskriminasi hukum itu yang selalu kami rasakan," kata Nizar kepada JPNN, Jumat malam (18/1).
Nizar yang juga politikus Senayan itu mengatakan bahwa Jokowi tidak boleh hanya melemparkan tanggung jawab penegakan hukum kepada aparat hukum. Sebagai atasan kapolri, presiden bisa memerintahkan percepatan penanganan hukum.
BACA JUGA: Saksikan Debat Capres, Honorer K2 PGRI Mantapkan Dukungan
Ketua umum PP Satria Gerindra itu menyebutkan, fakta di lapangan membuktikan bahwa perundungan yang ditujukan kepada Jokowi selalu cepat ditindak. Tetapi perundungan terhadap Prabowo nyaris tidak terdengar penyelesaiannya.
"Kami sudah lapor. Para petinggi Partai Gerindra sudah berkali-kali melapor, tetapi tidak ada yang ditanggapi," tegas legislator asal Madura ini.
BACA JUGA: Senator DKI NIlai Debat Perdana Mengungkung Paslon
Oleh karena itu, dalam debat capres – cawapres tersebut Prabowo berjanji, bila terpilih menjadi presiden maka dia akan menjadikan aparat hukum netral dan independen, tidak memihak ke kelompok politik mana pun. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anang Kecewa Dua Capres Abaikan Perlindungan Hak Cipta
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam