jpnn.com - JAKARTA - Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma pernah keberatan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, pengusaha properti yang kondang dengan nama panggilan Aguan itu menganggap NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi.
"Dia (Pemprov DKI Jakarta ) kasih harga NJOP Rp 20 juta lebih. Saya bilang itu berlebihan," kata Sugianto saat menjadi saksi Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/7), pada persidangan atas mantan Direktur Utama Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja yang menjadi terdakwa suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta.
BACA JUGA: PPP Minta Hiruk-pikuk Reshuffle Sejalan dengan Kinerja Menteri
Aguan pun pernah menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi dan Ketua Badan Legislasi Daerah Mohamad Taufik. Aguan mengeluhkan hal itu melalui telepon.
Awalnya, Aguan menjelaskan ke Prasetyo soal tata cara penetapan NJOP. Namun, politikus PDI Perjuangan itu tidak mengerti teknis penetapan NJOP. Akhirnya, Praseyto menyerahkan teleponnya ke Taufik.
BACA JUGA: PAN dan Golkar Berpaling ke Jokowi, PKS Pilih Bertahan di Oposisi
Aguan mengatakan bahwa sepengetahuannya, Pemprov DKI dan DPRD tidak bisa begitu saja menetapkan NJOP. Sebab, sudah ada ketentuan dan formula khusus untuk menetapkan NJOP.
Ia menegaskan, harus ada tim khusus untuk menaksir NJOP. “Gubernur maupun DPRD tidak bisa menetapkan NJOP menggunakan angka yang ada," katanya.
BACA JUGA: Wow, Ternyata Sebanyak Ini Gaji Sri Mulyani di Bank Dunia
Menurut Aguan, tidak fair jika NJOP di kawasan reklamasi terlalu tinggi atau disamakan dengan daratan. Apalagi, proses reklamasi, pembangunan rumah, jalan di sana belum selesai.
Menurut dia, NJOP yang masuk akal adalah Rp 10 juta per meter persegi. Apalagi, kata dia, dari 100 persen, pengembang hanya bisa menggunakan 33 persen lahan saja. Sebab, di kawasan reklamasi harus ada ruang terbuka hijau, fasilitas sosial dan umum, serta kontribusi lima persen.
Ia lantas mencontohlan NJOP di tempat tinggalnya di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang baru Rp 15 juta per meter persegi. "Jadi, kalau (NJOP kawasan reklamasi) Rp 20 juta, itu tidak masuk akal," kata konglomerat kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, itu.
Hanya saja, kata Aguan, saat itu Taufik cuma menerima masukannya saja. Sebab, politikus Gerindra itu tidak bisa memutuskan. "Saya rasa dia tanya ke yang lain juga," kata Aguan.
Selain Pras dan Taufik, Aguan mengaku juga pernah menyampaikan keluhan ini kepada Sunny Tanuwidjaja, staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kepada Sunny dan DPRD, Aguan meminta ada tim khusus untuk menaksir NJOP. "Itu baru fair," tegas Aguan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Asman Target Percepat Penerapan E-Budgeting
Redaktur : Tim Redaksi