Nobar Film Dokumenter Jadi Ajang Hujat Reklamasi

Senin, 02 Mei 2016 – 07:34 WIB
Sejarawan JJ Rizal salah satu pembicara di acara nobar Rayuan Film Palsu, Sabtu (30/4). Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Acara nonton bareng (NOBAR) film dokumenter Rayuan Pulau Palsu (RPP) di samping Masjid Taufiqul Mubarak, Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (30/4) malam, berlangsung meriah. Film berdurasi 60 menit karya rumah produksi WatchDoc itu disambut antusias warga sekitar.

Tak kurang dari 1.500 warga tua dan muda berkumpul di depan layar sejak pukul 18.30 WIB. Hujan rintik yang turun di tengah pemutaran film tak membuat penonton beranjak meninggalkan tempat. Mereka tetap antusias dan bahkan berteriak riuh saat wajah beberapa pemain film yang tak lain adalah warga setempat muncul di layar. 

BACA JUGA: Satu Lagi Anak Buah Ahok Bakal Berurusan dengan Penegak Hukum

RPP merekam dinamika warga Muara Angke dan sekitarnya yang tengah terancam penggusuran dan kehilangan lahan pekerjaan akibat proyek raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Megaproyek yang juga dikenal sebagai Proyek Garuda ini digagas pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. 

Megaproyek ambisius ini dikhawatirkan merusak lingkungan hidup dan membuat nelayan kehilangan tempat. Selain itu, megaproyek ini pun dinilai akan memperlebar jarak antara kelompok miskin dan kelompok kaya, serta menciptakan kecemburuan sosial dan ketegangan.

BACA JUGA: Alhamdulillah, Ibu Beruntung Ini Sukses Melahirkan di Atas Bus Transjakarta

Salah satu adegan awal RPP adalah tayangan yang memperlihatkan klip promosi Proyek Garuda dalam bahasa Mandarin. Bagian ini disambut teriakan kesal para penonton. Begitu juga adegan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kemenangan di atas Kapal Pinisi setelah dinyatakan menang dalam Pilpres 2014.  

Adegan yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun disambut penonton dengan reaksi yang sama, ditambah teriakan “penipu” dan “pembohong”. 

BACA JUGA: Tolak Kunjungan DPRD, Pengelola Rusun Ini Dinilai Lecehkan Parlemen

Usai pemutaran film RPP Pentolan WatchDoc Dandhy Dwi Laksono mengatakan, film yang dikerjakan selama empat bulan itu mereka dedikasikan untuk semua anggota masyarakat yang kehidupannya terancam akibat ambisi reklamasi, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain di Indonesia. “Reklamasi bukan hanya ancaman bagi warga Jakarta, tapi juga ancaman bagi bangsa Indonesia,” tegas dia.

Sementara itu, sejarawan JJ Rizal yang didaulat menyampaikan pendapat mengatakan bahwa film RPP sebenarnya tidak diperlukan apabila Jakarta memiliki gubernur asli dan Indonesia memiliki presiden asli. “Sayangnya kita tidak punya presiden, kita tidak punya gubernur. Jokowi itu presiden palsu, Ahok itu gubernur palsu. Makanya mereka bikin pulau palsu,” kata Rizal. 

Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Teguh Santosa yang juga hadir dalam acara nonton bareng itu kepada wartawan mengatakan, megaproyek reklamasi tidak disusun dengan baik dan mengabaikan aspirasi rakyat, terutama di kawasan terdampak.

Selain itu, megaproyek ini pun sarat kongkalikong dan diwarnai praktik suap. Lebih parah lagi, megaproyek ini cenderung membelah dan mengadudomba masyarakat yang menjadi korban dengan masyarakat yang dibayar dan diberi insentif untuk mendukung Proyek Garuda.

“Proyek Garuda ini melanggar beberapa poin penting dari 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Jelas melanggar prinsip partisipasi karena tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Juga jelas melanggar prinsip transparansi, dan sudah dibuktikan dengan kasus suap yang melibatkan pihak-pihak tertentu di sekitar reklamasi Jakarta,” ujar alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ini.

Prinsip tata pemerintahan lainnya yang dilanggar adalah prinsip kesetaraan dan daya tanggap pemerintah dalam merespon aspirasi warga. “Kebijakan ini pun diragukan memiliki wawasan ke depan, salah satu prinsip yang penting dalam pemerintahan. Dikhawatirkan megaproyek ini malah akan mengundang bencana ekologi karena mengabaikan amdal serta tata ruang wilayah. Pesan film ini tunggal, hentikan reklamasi at all cost,” tutur bos portal berita RMOL itu. (rzq/wok/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Apresiasi Program Rumah Keluarga Indonesia ala PKS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler