jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo memastikan penggunaan anggaran penanganan virus corona di lembaganya bisa dipertanggungjawabkan.
Baik itu anggaran untuk pengadaan reagen, hingga alat pelindung diri (APD) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
BACA JUGA: Doni Monardo: 40 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak Berisiko Menyebarkan Corona
"Anggaran untuk Covid-19 yang dikelola Gugus Tugas itu kami pertanggungjawabkan," kata Doni saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (17/6).
Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu menegaskan bahwa Gugus Tugas sejak awal sudah melibatkan unsur pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
BACA JUGA: Doni Monardo Siapkan Organisasi Baru di BNBP Khusus Kaji Soal Epidemiologi
"Bahkan kami undang Bareskrim (Polri) dan KPK untuk masuk di Gugus Tugas," ujar Doni.
Jenderal bintang tiga TNI itu mempersilakan KPK untuk melakukan penyadapan terhadap nomor telepon dirinya maupun para pejabat Gugus Tugas, termasuk yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA: Yudo Margono dan Doni Monardo Ketemu, Banyak Kisah Seru, Sebaiknya Anda Tahu
"Kami juga minta KPK, silakan kalau mau menyadap telepon. (Termasuk) HP (handphone) kepala Gugus Tugas (yang) nomornya cuma satu dan semua pejabat yang berhubungan dengan pengadaan barang," kata Doni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menyatakan seandainya ditemukan indikasi, langsung beri peringatan.
Dia menegaskan kalau diberi peringatan tidak bisa, maka hukum ditegakan.
"Ini langkah-langkah kami dalam upaya untuk bisa menghemat dan mengamankan keuangan negara," pungkas jebolan Akademi Militer 1985 itu. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy