JAKARTA - Banjir di Jakarta belum usai dan masyarakat menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah banjir. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mengaku masih menemui kendala, terutama ketersediaan lahan dalam program normalisasi kali.
Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta, Sarwo Handayani yang hadir belakangan dalam dikusi mencari solusi banjir Jakarta, di Cikini, Sabtu (19/1) menjelaskan, Pemprov DKI di bawa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo sudah memiliki beberapa program menjanjikan.
"Di antara irogram-program yang menjanjikan itu ada penyediaan RTH (ruang terbuka hijau) seluas 30 persen dari total luas Jakarta," ujar pejabat yang akrab disapa Yani itu.
Nah, untuk mencapai target itu, lanjutnya, tahun ini saja Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan RTH, termasuk juga penyediaan lahan-lahan yang perlu disiapkan untuk normalisasinya.
"Prinsipnya ruang-ruang yang seharusnya untuk RTH akan dibebaskan untuk antisipasi banjir," tegas Yani.
Kemudian, karena prinsipnya bagaimana menahan air di hulu. Maka akan dibuat 1000 sumur resapan. Program ini juga sebagai pancingan agar dunia usaha melakukan hal serupa di areal mereka. Sumur resapan yang akan dibangun ini bukan skala biopori, tetapi benar-benar sumur resapan yang memiliki kedalaman hingga 200 meter.
"Kedalamannya bisa sampai 200 meter. Kita akan perhatikan dimana itu bisa dipasang karena tidak semua lahan di Jakarta efektif untuk itu. Jadi akan dikaji mana lahan yang bisa untuk resapan dalam, sedang dan dangkal," jelasnya.
Dalam waktu dekat, karena sumber banjir utama ada di kali Ciliwung dan Pesanggerahan. Pemprov DKI dusah meminta bantuan ke pemerintah pusat, bahwa untuk menahanan debit air Ciliwung dari hulu harus dibangun waduk Ciawi. Kemudian Pemprov juga tengah mengecek ketersediaan lahan di Cimanggis yang bisa dipakai untuk waduk. Sedangkan di Pesanggerahan akan diteliti untuk pembangunan parkir-parkir air.
Namun demikian, Yani mengakui masih ada kendala yang dihadapi sehingga normalisasi kali di Ciliwung belum terlaksana, yakni soal koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat.
"Bagaimana masyarakat bisa mengerti dan mau direlokasi. Kita tentunya harus siapkan hunian dan yang layak dan tidak membuat warga itu rugi. Jadi persoalannya penyediaan lahan," pungkasnya.(fat/jpnn)
Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta, Sarwo Handayani yang hadir belakangan dalam dikusi mencari solusi banjir Jakarta, di Cikini, Sabtu (19/1) menjelaskan, Pemprov DKI di bawa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo sudah memiliki beberapa program menjanjikan.
"Di antara irogram-program yang menjanjikan itu ada penyediaan RTH (ruang terbuka hijau) seluas 30 persen dari total luas Jakarta," ujar pejabat yang akrab disapa Yani itu.
Nah, untuk mencapai target itu, lanjutnya, tahun ini saja Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan RTH, termasuk juga penyediaan lahan-lahan yang perlu disiapkan untuk normalisasinya.
"Prinsipnya ruang-ruang yang seharusnya untuk RTH akan dibebaskan untuk antisipasi banjir," tegas Yani.
Kemudian, karena prinsipnya bagaimana menahan air di hulu. Maka akan dibuat 1000 sumur resapan. Program ini juga sebagai pancingan agar dunia usaha melakukan hal serupa di areal mereka. Sumur resapan yang akan dibangun ini bukan skala biopori, tetapi benar-benar sumur resapan yang memiliki kedalaman hingga 200 meter.
"Kedalamannya bisa sampai 200 meter. Kita akan perhatikan dimana itu bisa dipasang karena tidak semua lahan di Jakarta efektif untuk itu. Jadi akan dikaji mana lahan yang bisa untuk resapan dalam, sedang dan dangkal," jelasnya.
Dalam waktu dekat, karena sumber banjir utama ada di kali Ciliwung dan Pesanggerahan. Pemprov DKI dusah meminta bantuan ke pemerintah pusat, bahwa untuk menahanan debit air Ciliwung dari hulu harus dibangun waduk Ciawi. Kemudian Pemprov juga tengah mengecek ketersediaan lahan di Cimanggis yang bisa dipakai untuk waduk. Sedangkan di Pesanggerahan akan diteliti untuk pembangunan parkir-parkir air.
Namun demikian, Yani mengakui masih ada kendala yang dihadapi sehingga normalisasi kali di Ciliwung belum terlaksana, yakni soal koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat.
"Bagaimana masyarakat bisa mengerti dan mau direlokasi. Kita tentunya harus siapkan hunian dan yang layak dan tidak membuat warga itu rugi. Jadi persoalannya penyediaan lahan," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp5 Miliar untuk Pembenahan Ciliwung
Redaktur : Tim Redaksi